18.000 Ha Lahan KBU dalam Kondisi Kritis

9

 BISNIS BANDUNG– Kawasan Bandung Utara (KBU) memasuki fase kritis sebagai dampak pembangunan yang bergeser ke wilayah atas. Dari 39.304 hektar luas KBU, lebih dari 18 ribu hektar lahan saat ini dalam kondisi kritis.

Berbicara  pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman Museum Gedung Sate, belum lama lama ini, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Hendy Jatnika  menyebutkan,  pada  tahun 80-an tidak ditemukan ada pertanian di lereng gunung.

Akan tetapi sekarang dengan penduduk yang bertambah banyak, petani terdesak ke lereng gunung. Ini karena desakan kita juga. Kita makan sambal, cabainya berasal dari hasil pertanian tidak ramah lingkungan,” ujar Hendy.

Menurut Hendy, tantangan terberat saat ini adalah mengubah mindset petani yang tua-tua agar menghentikan pola tanam yang salah. Petani di KBU tidak memiliki kearifan lokal yang bersifat memuliakan alam, tidak seperti di Panyaweuyan, Kabupaten Majalengka, di mana lahan sayur di sana menggunakan teknik terasering bangku.

“Kalau di KBU itu tidak ‘ngais pasir’ dan ‘gelar kampak’. Ngais pasir itu sejajar kontur tidak boleh motong kontur tanah, gelar kampak permukaannya menjorok ke dalam, jadi air tidak tumpah ke bawah,” katanya.

Para petani KBU, ujar Hendy, tidak menyukai pola tanam terasering karena tidak memiliki biaya untuk membuatnya. Biaya untuk membuat terasering bangku di atas lahan 1 hektare dengan tingkat kemiringan 30 derajat dibutuhkan sekitar Rp40-50 juta.

“Petani tidak mampu, makanya mereka meminta bantuan ke Pemdaprov Jabar. Tapi kita tidak dapat memberikan begitu saja. Yang dapat kita berikan adalah model terasering yang seharusnya dilakukan, ini lho seperti ini. Tahun depan insyallah ada 20 hektare model terasering di kawasan pertanian Cimenyan,” jelas Hendy.

Dinas Pertanian   lanjut Hendy telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan mendidik 100 petani millenial agar memiliki pengetahuan bertani yang lebih ramah lingkungan. “Kebanyakan anak-anak petani atau petani yang baru mulai kami didik. Target sendiri 1.000 petani millenial,“ sebut Hendi.

Koordinasi dengan lembaga vertikal BUMN seperti Perhutani dan PTPN pun tidak dipungkiri menjadi tantangan tersendiri.

“Kalau lahan milik warga kita relatif gampang menjangkaunya. Tapi banyak lahan di KBU dikuasai BUMN dan warga luar. Makanya butuh duduk satu meja yang lebih intens lagi,” ucapnya.(B-002)***