Rahasiah Data Nasabah Dikhawatirkan Jadi Informasi Terbuka

263

BISNIS BANDUNG— Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengemukakan, gerakan non-tunai memberikan konsekuensi untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan jasa layanan keuangan termasuk bank.

Di sisi lain, lanjut Dan Satriana, sebagian masyarakat masih mengkhawatirkan atas kerahasiaan informasi keuangan pribadi, jika mereka menggunakan jasa perbankan.
”Mereka khawatir informasi pribadi yang dikuasai oleh bank akan menjadi informasi yang terbuka dan diketahui oleh publik,” ungkap Dan Satriana kepada BB, Selasa (24/10/17) di Bandung.

Dikemukakan Dan Satriana, sebenarnya untuk hal itu sudah sangat jelas, karena Undang-undang mengenai keterbukaan informasi telah memastikan, bahwa informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang merupakan informasi yang dikecualikan karena termasuk informasi yang apabila dibuka dapat me­ngungkap rahasia pribadi. Hal itu juga diperkuat oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjamin perlindungan kerahasian data nasabah oleh bank.

Tentu dengan pengecualian, bahwa data nasabah dapat diakses untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antar- bank.

Beberapa waktu lalu memang tersebar luas ada rencana perubahan UU mengenai perbankan tersebut, termasuk rencana penghapusan pasal kerahasiaan data perbankan, sebagai konsekuensi telah disepakatinya perjanjian pertukaran data dan informasi perbankan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) antar-negara yang mulai berlaku tahun 2018 mendatang. Namun dipastikan penghapusan informasi kerahasian bank tersebut semata-mata untuk keperluan perpajakan, bukan untuk diakses oleh publik.

Kejelasan mengenai hal ini menjadi penting, karena perbankan sebagai bagian dari pelaku gerakan non-tunai sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat.

”Jika kepastian terhadap perlindungan nasabah, termasuk rahasia pribadi yang dikuasai bank tidak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dampaknya partisipasi masyarakat dalam gerakan non- tunai dikhawatirkan tidak akan optimal,” pungkas Dan Satriana. (E-018)***