Generasi Milenial dan Angkatan 28 Dari Angkatan 28 ke Milenial

47

ADA jeda waktu hampir 89 tahun antara gerakan kebangsaan yang dilakukan pemuda Angkatan 1928 dan gerakan politik pemuda Angkatan 2017. Kiprah pemuda Angkatan 20 – 28, bahkan sampai tahun 1945, tidak usah kita bicarakan lagi. Generasi itu merupakan Generasi Emas. Gerakan meraka mampu membangun sebuah bangsa dan negara. Mereka dapat mempersatukan berbagai paham politk, gama, suku, dan budaya yang amat beragam. Semuanmya terwadahi dalam satu pasu emas.Mereka tidfakl punya sasaran-antara kecuali sasaran akhir yakni terbentuknya bangsa dan negara  yang berdaulat, terbebas dari penjajahan.

Rentang waktu yang panjang disertai masuknya buya luar, baik yang positif maupun negative, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, semua itu membentuk sebuah generasi yang sarat ilmu pengetahuan, tingkat modernitas tinggi berbasis iptek. Kiprahnya dalam dunia politik juga sangat tinggi. Mereka sadar, dunia politik merupakan jalan paling mulus dalam mengejar kein ginan politiknya.  Menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada ) 2018, misalnya,  cukup banyak politisi muda usia yang terang-terangan masuk bursa calon kepala daerah.  Sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat, parpol sebesar PDIP memasukkan calon berusia muda pada daftar bakal calon gubernur (bacagub/wagub)-nya.

Pemuda yang terjun ke dunia politik praktis era sekarang ini bukan hanya sebagai bakal calon gubernur/wakil gubernur tetapi juga bakal calon walikota/bupati. Dalam dunia politik praktis, kekuasaan merupakan sasaran-antara menuju kesejahteraan rakyat. Jadi kekuasaan itu sangat penting. Karena itu, mereka berjuang sekuat tenaga dalam merebut kursi gubernur, walikota, atau bupati. Meskipun harus mengeluarkan dana besar, mereka melakukan lobi politik agar mendapat dukungan parpol.

Apakah hal itu salah? Tentu saja tidak. Pada era demokrasi,  kiprah para pemuda dalam  dunia politik praktis itu, wajar bahkan harus. Jabatan presiden, gubernur, walikota, dan bupati merupakan jabatan politis. Mau tidak mau, seseorang yang ingin menduduki salah satu jabatan politik itu harus ”terjun” ke dunia politik. Yang disebut terjun ke dunia politik itu tidak berarti ia harus menjadi pengurus, kader, atau simpatisan suatu parpol. Namun ia harus mendapat dukungan parpol dengan jumlah suara cukup, sesuai dengan undang-undang. Ia mau mengorbankan jabatan, dunia usaha, bahkan kekerabatan, hanya untuk mendapat dukungan parpol.