Rancangan Aturan Mobil Listrik Masuki Tahap Final

89

Presiden Joko Widodo siap mengeluarkan instruksi tertulis mengenai pengembangan mobil listrik agar didukung oleh semua kementerian dan lembaga terkait. Aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) kini te­ngah disiapkan untuk merealisasikan pengembangan mobil listrik.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan , draft Perpres telah diselesaikan oleh Kementerian ESDM. Selanjutnya, draft tersebut akan dibawa ke Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
“Dari kita ESDM sudah final, setelah ini dibawa lagi ke Setkab dan dibahas dengan kementerian lain,” kata Dadan dalam keterangannya, Senin (30/10).

Pada 24 Agustus 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga para pengusaha otomotif, di Bali untuk membahas pengembangan mobil listrik.

Pertemuan digelar guna mematangkan rancangan Perpres percepatan pengemba­ngan mobil listrik. Kementerian yang dilibatkan, antara lain Kemenperin, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perdagangan. Koordinatornya Kemenkum HAM,” ucap Dadan.

Rancangan Perpres tersebut berisi penugasan yang jelas kepada semua kemente­rian dan lembaga terkait program untuk mempercepat pengembangan mobil listrik di Tanah Air.
Dadan mengatakan, dalam rancangan Perpres juga diatur mobil listrik dibebaskan Bea Masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak untuk mobil listrik dibuat rendah agar harganya kompetitif dan bisa bersaing de­ngan mobil konvensional yang menggunakan BBM.
Kementerian ESDM menilai mobil listrik bakal membawa banyak manfaat. Impor BBM akan berkurang jika mobil konvensional diganti mobil listrik. Manfaat utama lainnya, polusi udara bisa ditekan karena mobil listrik tak menghasilkan asap karbon.

Selain itu, mobil listrik dapat menciptakan pasar baru buat PT PLN (Persero). Konsumsi listrik dipastikan akan melonjak dan surplus listrik dari program 35.000 MW pun bisa terserap. (E-002)***