Fungsi Konservasi Pembangunan di Tahura Abaikan Aturan

123

BISNISB BANDUNG— Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat, Dadan Ramdan menyebut , Taman Hutan Raya Ir Juanda seluas 590 hektar yang dikelola Balai Pengelolaan Tahura Ir Juanda merupakan salah satu kawasan hutan di wilayah KBU yang memiliki fungsi konservasi dan perlindungan bagi kawasan di bawahnya.

Tahura memiliki fungsi ekologi yang strategis bagi keberlanjutan layanan alam Cekungan Bandung. ”Fungsi alamiah hutan dan ekosistemnya harus dipertahankan, sebab daya dukung KBU sudah menurun dan rusak terdampak oleh alih fungsi lahan,” ujar Dadan.

Aktivitas pembangunan atas nama penataan sarana wisata yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Tahura berupa penataan lahan parkir, pembangunan betonasi jogging track Goa Jepang-Maribaya dan pembangunan sarana wisata di Tebing Keraton terlalu dipaksakan, berlebihan, mengabaikan aturan dan tidak sesuai dengan zonasi/blok pemanfaatan yang direncanakan pada dokumen rencana pengelolaan Tahura.

Aktivitas pembangunan di Tahura menurut Dadan, telah mengabaikan asas dan prinsip kelestarian, keterbukaan, keadilan, partisipasi, kehati-hatian, kebersamaan dan keterpaduan sebagaimana diatur dalam Undang Kehutanan No 41 Tahun 1990, UU KSDAE No.5 tahun 1990 dan Perda No 25 tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahura Juanda.

Selain itu, aktivitas pembangunan yang sedang berjalan juga telah mengabaikan Perda No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pe­ngendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam pemanfaatan ruang di KBU harus mendapatkan rekomendasi Gubernur dan sesuai dengan blok pemanfaatan Tahura.

Saat ini, kita juga belum tahu seperti apa rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur/BPMPT Jawa Barat. Merujuk pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang PPLH dan PP 27 tahun 2012, setiap usaha atau kegiatan pembangunan wajib memiliki Amdal/UKL-UPL dan memperoleh Izin Lingkungan, apalagi pembangunan sarana wisata berada dalam kawasan hutan yang akan menganggu bentang alam hutan. Kawasan Tahura juga berada di dalam kawasan rawan bencana/patahan Lembang. ”Ada indikasi kuat, pembangunan wisata yang sedang berjalan tidak memiliki izin lingkungan,” ungkap Dadan, Sabtu pekan lalu kepada BB di Bandung.

Bukan itu saja, lanjut Dadan, pembangunan sarana wisata ini juga telah mengabaikan aturan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sejauh ini warga belum mendapatkan informasi utuh mengenai rencana pembangunan, dokumen perizinan dan dokumen lingkungan yang diminta/dimohon oleh warga. Informasi proyek pembangunan/penataan tidak disampaikan secara rinci kepada warga setempat, pedagang dan pihak lainnya.

Dijelaskan Dadan Ramdan, dari tinjauan lapangan dan laporan warga yang diterima, selain proses perencanaan pembangunan sarana wisata tidak melibatkan partisipasi warga setempat/pelaku usaha warga sekitar kawasan, pembangunan sarana wisata yang sedang berjalan telah memberikan akibat sosial dan ekonomi bagi pedagang, warga setempat serta pelaku usaha lainnya.

Melalui Gubernur Jabar,Walhi meminta Kepala Balai Pengelolaan Tahura menghentikan pembangunan sarana wisata yang mengganggu fungsi kawasan, mengakomodasi segala komplain/tuntutan warga yang dirugikan oleh kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. (E-018)***