Swastanisasi Air Memungkinkan Terjadi Monopoli

112

BISNIS BANDUNG – Pengamat Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Arry Hutomo Mustika Djaya menga- takan, berdasarkan hasil analisis BPPSPAM dan data Badan Pusat Statistik, pemakaian air rumah tangga di perkotaan untuk golongan ekonomi menengah ke bawah rata-rata 140-170 liter/orang/hari, menengah ke atas antara 200-250 liter/orang/hari.

”Otomatis, mengapa sekarang bisnis konsumsi air menjadi hal yang menarik dilakukan oleh perorangan. Pengelolaan air, bisa oleh perseorangan atau kelompok usaha,” ujar Arry.
Swastanisasi air , lanjut Arry sudah ada sejak zaman kolonial. Sejak zaman Belanda pada tahun 1920 , swastanisasi berbagai sektor , mulai marak antara tahun 1990-1992.

Kemudian pada masa program Pelita V, pemerintah mulai melakukan pendekatan stimulus kepada Bank Dunia dan bank ini memberikan pinjaman dana untuk berbagai sektor yang dianggap strategis. Walau ada beberapa komitmen/syarat dari bank tersebut. Antara lain , pihaknya akan memberikan pinjaman bila pemerintah (Indonesia) berkenan mengubah kebijakan, yakni dengan melibatkan sektor swasta dalam menjalankan program strategis ini.

Syarat tersebut kemudian dilaksanakan dengan menandatangani kesepakatan pinjaman dari Bank Dunia USD 92 juta. Proyek pertama adalah BOO Serang Utara pada tahun 1993, kemudian kontrak konsesi di Pulau Batam oleh PT Aditia Tirta Batam (ATB) pada tahun 1996.
Tahun 1998, pekerjaan serupa dilakukan oleh PT Palyja di Jakarta Barat dan PT Thames PAM Jaya (TPJ) di Jakarta Timur (sekarang PT AETRA). Pada tahun 1998, saat terjadi krisis, beberapa perusahaan pengelolaan air terdampak , walau kecil . Tapi mereka masih dapat mengelola air dan memberikan keuntu­ngan secara finasial dan teknis.

Berdampak pada tarif
Bank Dunia kembali memberi pinjaman Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) atau kepentingan sumber daya air USD300 juta . ”Hal ini ternyata berdampak pada nilai tarif pengelolaan dan pengadaan air yang menimbulkan permasalahan baru,”ujar Arry, Selasa (14/11). Pola pengolaan air di Indonesia, lanjut Arry, memang sudah ada kerangka hukumnya, namun kerangka hukum yang mengatur keterlibatan swasta dalam penyediaan layanan air bersih belum sempurna.

Peraturan yang mengatur keterlibataan swasta waktu itu hanya UU Penanaman Modal Asing, pasal 6 Undang-Undang PMA No 1/1967 jo Undang-Undang No. 11/1970 yang mengatur secara tegas kegiatan ekonomi yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk air minum tidak diperkenankan dikelola dengan modal lain, termasuk modal asing dan Peraturan Peme­rintah nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang terkait Penanaman Modal Asing.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 96 tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal, dimungkinkan bagi modal asing untuk melakukan usaha dalam bidang yang tergolong penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, termasuk air minum.

Modal asing dimungkinkan untuk memiliki 95% saham yang dalam perkembangannya termaktub pada Keputusan Presiden No.118 tahun 2000. Pada tahun 2004, pemerintah mengesahkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang merupakan salah satu hasil dari reformasi kebijakan sumberdaya air di Indonesia. ”Dengan UU ini, keterlibatan swastanisasi air semakin dipertegas,” ungkap Kandidat Ph.D dalam Bisnis dan Manajemen ini kepada BB di Bandung.

Arry Hutomo Mustika Djaya yang juga Wakil Direktur Unit Manajemen Strategis Yayasan Widyatama menyebut , program swastanisasi bila dihubungkan dengan eko­logis, tidak terlepas dari problem etika dan politik. Jika program swastanisasi air salah pengelolaannya, akan berdampak pada eko­logis. Juga bila pengelolaan air mengarah pada pertumbuhan pasar dan investasi akan berdampak hak rakyat atas air bersih dan sehat semakin lemah. Bisnis dan monopoli penguasaan air menjadi keniscayaan.

Kemudian terbitnya UU No 7 tahun 2004, tentang Sumber Daya Air, lebih menyuburkan swastanisasi air semakin kuat. Jika pemerintah tidak bisa mengontrol pe­ngelolaan swastanisasi air akan mendorong terjadinya degradasi ekologis air. Saat ini tercatat ada sekitar 30 proyek swastanisasi atau privatisasi air di Indonesia di 300 PDAM . Mayoritas berpusat di kota-kota besar dan kawasan industri.

Dikemukakan Arry lebih lanjut, swastanisasi air sebenarnya telah menambah masalah baru bagi rakyat dan pemerintah. Di negara lain, misalnya di Casablanca, Maroko, sejak proyek privatisasi air digulirkan harga air melonjak tiga kali lipat.

Di Johanesburg, Afrika Selatan, pengelolaan air oleh Lyonnaise des Eaux (MNC’s Perancis) membuat konsumsi publik atas air menjadi tidak sehat, harga jualnya tinggi.Di Ghana, kebijakan IMF dan Bank Dunia telah mendorong warga miskin mengeluarkan 50 % dari pendapatannya untuk membeli air.

Munculkan konflik
Menurut catatan UNDP, Indonesia memiliki 55 % penduduk yang rawan akan akses air bersih. Masyarakat di perdesaan kehilangan akses terhadap air bersih. Beberapa kasus, seperti di Sukabumi dan Klaten, masyarakat yang tinggal di daerah sumber mata air me­ngalami kesulitan dalam mengakses air bersih.

Di Boyolali, terjadi konflik antara petani dengan perusahaan air minum dalam penggunaan air irigasi. Di Jatiluhur Kab.Purwakarta, air waduk yang awalnya difungsikan sebagai sumber air irigasi bagi para petani jadi berkurang karena digunakan pula menjadi sumber air bagi industri sekitar dan sumber air minum warga Jakarta.

Swastanisasi, memungkinkan terjadi monopoli hak air bersih bagi masyarakat . Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 masalah air bersih telah memuncul kerugian negara hingga Rp 1,4 triliun dari perjanjian kerja sama. (E-018)***