KUR Jawa Barat 2017 68,32% Terserap Perdagangan Besar dan Eceran

55

BISNIS BANDUNG – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, Sarwono, SE. MM mengatakan, pada tahun 2016, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jawa Barat mencapai Rp 10,72 triliun, menduduki peringkat ketiga nasional setelah Jawa Tengah Rp 15,3 triliun dan Jawa Timur Rp 12,7 triliun.

Porsi KUR Jawa Barat secara nasional mencapai 11,33% . Per-bulan September tahun 2017 realisasinya Rp 8,059 triliun dan diproyeksikan akan melebihi pencapaian tahun 2016 dengan estimasi sebesar Rp 11 triliun pada bulan Desember 2017. Dikemukakan Sarwono, sektor usaha paling banyak mengakses KUR adalah sektor perdagangan besar dan eceran, dengan porsi 68,32% dari total penyaluran KUR Jawa Barat periode September 2017.

Selama ini , KUR dimanfaatkan sesuai dengan prosedur, seluruh pemohon/debitur KUR harus terlebih dahulu dianalisis terkait jumlah kebutuhan dana usaha dan kesesuaian penggunaan dana KUR. Dengan demikian, diharapkan KUR dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan debitur dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya.

“Ketentuan penyaluran KUR oleh perbankan sudah diatur sedemikian rupa untuk mempermudah pelaku usaha kecil mengaksesnya sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” kata Sarwono seraya menambahkan bahwa terkait hal ini ada beberapa syarat yang diminta, seperti izin usaha dan laporan keuangan yang menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mengedukasi pelaku usaha, selain mengenalkan produk dan jasa keuangan untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Sarwono, bunga KUR mengalami penurunan, pada tahun 2015 sebesar 12%, menjadi 9% pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018 , pemerintah telah mengagendakan untuk menurunkan kembali suku bu­nga kredit sampai 7% .

Dengan demikian, secara bertahap penurunan suku bunga ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. “Sejauh ini pengembalian KUR oleh para debitur masih terjaga dengan baik yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,41% (September 2017).

NPL menjadi indikator adanya kredit bermasalah masih berada di bawah threshold sebesar 5%. Sektor usaha yang memiliki NPL tertinggi , yakni bidang konstruksi de­ngan tingkat NPL 5.38% ,”ungkap Sarwono, Selasa (21/11) kepada BB di Bandung. Berdasar data, debitur KUR (lama) yang masih mengajukan KUR memiliki porsi 24,75% dan 55,72% dari total penyaluran KUR diakses oleh debitur baru.

Beralih gunakan KUR
Menurut catatannya , terdapat beberapa debitur komersil yang sebelumnya sudah memiliki fasilitas di bank, 19,54% di antaranya beralih menggunakan KUR. Pada tahun 2016, sebanyak 37 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tercatat sebagai penyalur KUR.

LJK tersebut, terdiri atas 14 bank umum, 19 BPD dan 4 perusahaan pembiayaan. Kemudian pada tahun 2017, menjadi 38 LJK sebagai penyalurn KUR , terdiri atas 32 bank, 4 perusahaan pembiayaan dan 1 koperasi (Kospin Jasa). Pemerintah merencanakan target penyaluran mencapai Rp 106,64 triliun.

”Kini pemerintah bersama OJK tengah melakukan evaluasi kepada lembaga keua­ngan penyalur KUR untuk meminimalisasi risiko penyaluran KUR tidak tepat sasaran,” ucap Sarwono. Kepada 38 LJK yang telah mengantongi izin untuk menyalurkan KUR diberi target penyaluran sesuai dengan kapasitasnya.

OJK , menurut Sarwono, berupaya agar bank yang belum menjadi penyalur KUR, kelak dapat direkomendasikan untuk menjadi penyalur KUR. Semakin banyak bank yang dapat menyalurkan KUR, semakin memudahkan akses pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR.

Namun demikian, OJK tetap melakukan proses validasi terhadap bank yang akan menyalurkan KUR, terkait dengan proses bisnis dan penguatan sistem IT pada bank tersebut. Demikian juga untuk penyaluran KUR oleh BPR, diharapkan menguatkan proses bisnis dan sistem IT agar dapat direkomendasikan untuk menjadi penyalur KUR.

Saat ini, beberapa bank penyalur KUR telah melakukan kegiatan pendampingan terhadap calon debitur untuk dilakukan pembinaan baik terhadap literasi keuangan maupun pengembangan usahanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas terkait, juga membuka peluang dengan kebijakan penciptaan 100.000 wirausaha baru yang dapat menjadi calon debitur potensial KUR.

OJK juga, lanjut Sarwono , turut andil de­ngan berinisiasi membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Barat yang salah satu program kerjanya untuk meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap literasi keuangan dan optimalisasi penggunaan KUR . (E-018)***