GNNT Cegah Perilaku Koruptif

106

Gubernur Jawa Barat bersepakat dengan pemerintah kabupaten kota sejabar dan Bank Indonesia, untuk bertransaksi nontunai, dalam hal keuangan negara. Hal tersebut ditegaskan melalui penandatanganan kesepakatan bersama Gerakan Nasional Nontunai atau GNNT di Bandung, Selasa sore. GNNT pun meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi keuangan, karena tercatat secara transparan.

Kesepakatan melaksanakan gerakan nasional nontunai atau GNNT, ditandatangani 27 walikota dan bupati ataupun perwakilannya, di Bandung, Selasa sore. Penandatanganan tersebut pun disaksikan Gubernur Jawa Barat, dan kepala perwakilan Bank Indonesia Jabar. Selain dengan para kepala daerah, ditandatangani juga kesepakatan bersama antara pemda Jabar, Bank Indonesia, dan PT Bandara Internasional Jawa Barat tentang implementasi transaksi nontunai di area BIJB dan Kertajati Aerocity.

Menurut gubernur, Ahmad Heryawan, GNNT perlu diaplikasikan karena praktis sesuai tuntutan teknologi. Selain itu, tercatatnya semua transaksi nontunai, membuat semua penggunaan uang negara terkontrol dan menghindari perilaku koruptif.

Sementara itu menurut kepala perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat, GNNT merupakan kewajiban yang ditetapkan sk Kemendagri. Saat ini baru beberapa kabupaten kota yang menerapkan GNNT untuk penerimaan keuangan negara. Wiwiek mengakui masih ada permasalahan dalam hal infrastruktur. Tapi, pihaknya telah bersepakat dengan BJB yang menjamin akan memfasilitasi semua kabupaten kota yang ingin mengembangkan transaksi-transaksi pemerintah maupun masyarakat ke pemerintah secara nontunai.

Gubernur pun optimis, dengan penerapan GNNT, rasa aman dalam berinvestasi di Jabar meningkat, dan perekonomian pun tumbuh.

Budi Hartati, BandungTV.