APBN  Rp 110,2 Triliun Mengalir ke Jawa Barat, Aher:  Laksanakan  Sejak Awal  Tahun Anggaran 2018

96

BISNIS BANDUNG- Dana Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara  (APBN) tahun  anggaran 2018  yang mengalir ke provinsi/kabupaten/kota  di Jawa Barat  berkisar  Rp110,274 triliun lebih, terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp66,52 triliun dan Dana yang melalui Kementerian/Lembaga di wilayah Jawa Barat sebesar Rp43,748 triliun.

Rincian Dana Transfer dan Dana Desa adalah DAU sebesar Rp34,413 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sesesar Rp6,086 triliun, DAK Rp20.620 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp582 miliar dan Dana Desa Rp4,823 triliun.

Sedangkan  untuk Pagu DIPA rinciannya terdiri dari Alokasi Kantor Pusat/Vertikal sebesar Rp12,152 triliun, Kantor Daerah sebesar Rp30,434 triliun, Dekonsentrasi sebesar Rp411,415 miliar, Tugas Pembantuan Rp746,190 miliar, dan Urusan Bersama sebesar Rp4,337 miliar.

APBN sebesar itu mengemuka  ketika Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Ketua DPRD Jabar, Ineu  di Gedung  Sate, Selasa pekan ini  menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daa Transfer ke daerah serta Dana Desa Tahun 2018 kepada bupati/wali kota, serta para pimpinan Satuan Kerja Pusat dan Daerah di Jabar.

Gubernur Aher berharap pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada pembangunan perekonomian kita.

“Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah,” katanya.

DIPA memiliki informasi yang komprehensif mengenai outcome dan output yang menjadi target masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan prioritas pembangunan nasional, indikator kinerja dari setiap Kementerian/Lembaga, dan besaran alokasinya.

Ia  mengungkapkan bahwa anggaran Transfer ke Daerah melalui DAU, DAK, DBH dan Dana Desa tahun 2018, diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, serta menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Selain itu,  sebagaimana arahan Presiden, Dana Desa dapat digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah.

Ada pun anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 mencapai jumlah Rp66,52 triliun yang disebar ke seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat.  “Hal ini menunjukan komitmen desentralisasi dan keberpihakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana visi pembangunan yang tertuang dalam Nawa Cita,” ucapnya.

Gubernur juga menginstruksikan Bupati/ Walikota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran, supaya dapat memberikan capaian hasil yang lebih berkualitas, dan sekaligus dapat menstimulasi kegiatan ekonomi sepanjang tahun 2018 secara seimbang.

“Tingkatkan kualitas pengelolaan  dana dengan menyusun dan melaksanakan APBD secara terukur dan berbasis output, dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Tak sampai di situ, Aher juga memberi acuan kepada para penerima DIPA supaya meningkatkan belanja publik sehingga alokasinya bisa lebih besar dari belanja pegawai. Artinya, perlu pengoptimalan penggunaan dana yang bersumber dari Transfer ke Daerah secara lebih produktif.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid menuturkan, dengan penyerahan dokumen anggaran tahun 2018 yang dilakukan pada menjelang akhir tahun 2017 ini, Kementerian Keuangan mendorong bupati/wali kota dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat, agar dapat segera memulai pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun 2018.

Ini  dimaksudkan agar aspek kualitas pemerintahanan, pelayanan umum dan pembangunan dapat pula segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara lebih dini di wilayah masing masing. (B-002)***