Jawa Barat Harus Prioritaskan Pengurangan Risiko Bencana

127

BISNIS BANDUNG- Gempa berkekuatan 6.9 SR mengguncang Tasikmalaya, Jumat malam (15/12/17). Sejumlah wilayah di Jawa Barat merasakan guncangan cukup lama. Sejumlah gedung perkantoran maupun fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit dan rumah warga mengalami kerusakan.

Dikemukakan Ketua 1 Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat, Dadang Sudar­dja, Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah rawan bencana, terutama bencana banjir, longsor, gempa, dan pergerakan tanah.

Hasil analisis BMKG, gempa bumi berkekuatan 6.9 SR terjadi pada koordinat episenter 8.03 LS dan 108.04 BT. Tepatnya berlokasi di darat pada jarak 6 km arah tenggara Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Dampak kerusakan rumah dan sarana akibat gempa tersebut menimbulkan kerusakan di 8 kabupaten/kota yang mencakup 87 kecamatan. Di Kabupaten Purwakarta total kerusakan mencapai 320 unit rumah dan 14 fasilitas sosial, Kabupaten Ciamis total kerusakan 759 unit rumah, 18 fasilitas sosial. Kota Banjar total kerusakan 55 unit rumah, di Kabupaten Tasikmalaya 1362 unit rumah dan 41 fasilitas sosial. Kabupaten Garut total kerusakan 29 unit rumah dan 13 fasilitas sosial. Kota Tasikmalaya, total kerusakan rumah 240 unit dan 6 fasilitas sosial.

Kabupaten Bandung 2 unit rumah dan di Kabupaten Sukabumi 1 unit rumah rusak ringan, 2 rumah rusak berat dan 3 unit madrasah (Data BPBD Provinsi Jawa barat, update 17 Desember 2017, pkl.12.00 ).

Spirit undang-undang
Dadang Sudardja mengemukakan, Jawa Barat yang merupakan wilayah rawan bencana, harus siaga bencana dan penanggula­ngannya perlu ditingkatkan seiring dengan spirit Undang Undang Kebencanaan (UU Nomor 24 Tahun 2007) yang memprioritaskan kepada Pengurangan Risiko Bencana.

Artinya, priotas program dan kegiatan lebih diutamakan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas baik struktural maupun non struktural. ”Sejauh ini edukasi kebencanaan masih belum optimal, terutama kepada masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan dan ancaman tinggi peristiwa alam yang dapat mengakibatkan bencana,”ucap Dadang, Senin (18/12) .

Pemerintah sudah memiliki grand desain siaga dan penanggulangan bencana yang dituangkan dalam Perka (Peraturan kepala) yang dileluarkan oleh BNPB. Di dalamnya cukup lengkap mengenai SOP penanganan dan penanggulangan bencana. Hanya saja kemampuan sumberdaya baik itu SDM maupun infrastruktur penunjangnya masih dirasakan kurang.

Di tingkat nasional, pemerintah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) dan di tingkat daerah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD). Jawa Barat sudah memiliki, isinya tentang Rencana Aksi dan ini merupakan turunan dari Undang Undang dan Peraturan Daerah. Di Jawa Barat ada beberapa kabupaten dan kota yang belum memiliki RAD, salah satunya Kota Bandung.

Dikatakan Dadang Sudardja, secara umum instansi/pihak yang berkaitan dengan siaga dan penanggulangan bencana adalah BNPB, BPBD, BMKG dan lembaga terkait, baik dari unsur pemerintah maupun dari CSO dan komunitas sudah cukup baik. Meski demikian, antisipasi dan penanggulangan bencana, menjadi tanggung jawab semua. Hanya saja pemerintah harus menjadi leading sector, karena pemerintah yang diberi mandat oleh rakyat melalui undang undang. Pemerintahlah yang memiliki instrumen kelembagaan dan sumberdaya.

Sekarang sudah cukup baik, walaupun dalam kecepatan baik koordinasi maupun pena­nganan serta penyajian data masih belum berjalan dengan baik. ”Setiap terjadi bencana sudah dipastikan akan berdampak , secara sosial, ekonomi maupun ekologi. Bencana selalu menyi- sakan trauma psikososial, sehingga memerlukan waktu untuk memulihkannya.

Begitu juga dengan kerusakan alam yang berdampak kepada menurunnya daya dukung layanan ekologis dan kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sekolah dan lainnya, termasuk berdampak pada ekonomi masyarakat,” pungkas mantan Ketua Walhi Jawa Barat itu menambahkan. (E-018)***