Pemerintah Daerah Banyak Diadukan Masyarakat ke Ombudsman

93

BISNIS BANDUNG – Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, Haneda Lastoto memaparkan, dari 31 instansi yang dilaporkan ke Ombudsman Jawa Barat, didominasi oleh lima kategori instansi terlapor.Pemerintah Daerah menduduki posisi pertama yang banyak diadukan masyarakat, mencapai 40 pelaporan.

Kemudian Badan Pertanahan Negara, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD, Kementerian dan Kepolisian. Dikemukakan lebih lanjut Haneda, terdapat 29 jenis pelayanan yang dilaporkan kepada Ombudsman RI Jawa Barat pada tahun 2017. Ada lima jenis pelayanan yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan pertanahan (24 pelaporan), layanan di Kepolisian (14 pelaporan), kepegawaian 13 pelaporan), pendidikan dan perizinan (8 pelaporan). Dijelaskan Haneda , tindakan Mal-administrasi sering dilakukan oleh penyelenggara kepada pengguna layanan adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dan tidak memberikan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Merujuk kepada pelaporan, terincikan penundaan berlarut sebanyak 49 pelaporan, penyimpangan prosedur 22 pelaporan, tidak meberikan layanan 20 pelaporan, tidak kompeten 16 pelaporan, berpihak 2 pelaporan, deskirimanasi 13 pelaporan, penyalahgunaan wewenang 13 pelaporan dan permintaan imbalan barang, uang dan jasa 4 pelaporan. Pada tahun 2017 ini, pelaporan yang masuk ke Ombudsman Jawa Barat, didominasi oleh pelapor perorangan.

Dikemukakan Haneda, melihat tingginya jumlah perseorangan yang datang langsung menyampaikan pengaduan ke Ombudsman menunjukkan masyarakat semakin sadar akan haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima dari penyelenggara dan memiliki keinginan untuk menyampaikan keluhannya kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

Rincian pelapor , terdiri atas , badan hukum 6 pelaporan, instansi pemerintah 1 pelaporan, kelompok 12 pelaporan, keluarga korban 14 pelaporan, kuasa hukum 13 pelaporan, LSM 6 pelaporan, media 1 pelaporan dan perorangan korban 78 pelaporan.

Mengacu Pada Peraturan Ombudsman 26 /2017, tindak lanjut laporan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan dokumen, klarifikasi tertulis, investigasi lapangan, hasil pemeriksaan lapa­ngan.

”Dari hasil tindak lanjut laporan, terincikan 26 % laporan yang diadukan memperoleh penyelesaian melalui mekanisme klarifikasi tertulis, bukan wewenang ombudsman 19%, investigasi lapangan 1%, klarifikasi lisan 19%, klarifikasi tertulis 26% dan tidak ditemukan mal-administrasi 26%,” ungkap Haneda, Senin (18/12) kepada BB di Bandung. (E-018)***