Peduli Kaum Disabilitas Bukan Lantaran Kasihan

39

BISNIS BANDUNG- DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar mengoptimalkan kebijakan baik perundang-undangan maupun peraturan bagi penyandang disabilitas. Sebab kalangan disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain, terlebih dalam kesempatan berpendidikan dan mendapatkan pekerjaan.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM mengatakan, kala­ngan disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah.
Begitu pula dalam berpenghasilan sama dengan pada umumnya, semisal mendapatkan fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan khususnya.

”Semangatnya sama, hak untuk mengenyam pendidikan maupun hak mendapatkan pekerjaan. Karena itu peraturan tentang disabilitas mesti dimaksimalkan,” ujar Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari usai upacara pada acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dirangkaikan dengan Hari Ibu dan Hari Kesetiakawanan Nasional, peka n lalu di Halaman parkir Barat Gedung Sate. Gubernur Jawa Barat, Ahmda Heryawan menyebutkan, disabilitas adalah anugerah sebagaimana kehidupan normal.

”Kehadiran kita dengan menghadirkan para disabilitas, dengan sebuah pendekatan bukan karena kita memperhatikan penyandang disabilitas karena kasihan, tapi mereka sebagai anak bangsa mempunyai hak yang sama,” ujarnya.

Itu berarti, lanjut Aher, kaum disabilitas memiliki hak kehidupan, hak pendidikan, hak kesehatan, maka harus lebih kita penuhi hak-haknya diban­dingkan dari kita yang normal. Pemprov. siap memberikan hak-hak kepada seluruh penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah harus lebih optimal dalam memberikan hak tersebut.

Tidak terkecuali hak pendidikan, sebanyak 540an sekolah di Jawa Barat sudah mengimplementasikan sekolah inklusi dimana siswa siswi yang berkebutuhan khusus dapat diterima disekolah formal.

“Pemprov. Jabar dan Pemkab/kota berkomitmen untuk memenuhkan hak-hak para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tegurlah kami, tegurlah pemkab/ko bila ada sejumlah hak yang belum ditunaikan. Mereka harus mendapatkan hak sama sebagaimana manusia yang normal,” kata Aher. (B-002)***