BBM Satu Harga Butuh Investasi Besar

113

KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo tentang BBM Satu Harga, mendapat apresiasi sangat tinggi dari masyarakat, terutama masyarakat di daerah terpencil dan pulau terluar. Selama ini, harga BBM di Papua, misalnya, bisa sepuluh kali lipat harga BBM di Jakarta dan di kota-kota besar di Jawa. Namun kebijakan itu tidak serta-merta dapat dilaksanakan. Kementerian ESDM, cukup lama mempertimbangkannya.Faktor geografis, sistem distribusi, dan ongkos, menjadi komponen yang memberatkan pelaksanaan BBM Satu Harga tersebut.

Peraturan Menteri ESDM No. 36 tentang BBM Satu Harga,  baru terbit tahun 2016 padahal gagasan Jokowi itu sudah mulai diwacanakan dua tahun sebelumnya. Melalui Permen ESDM itu, pemerintah menetapkan harga resmi bagi beberapa jenis BBM yakni solar bersubsidi Rp 5.250/liter, premium Rp 6.450/liter. Program itu ditargetkan menjangkau 54 lokasi sampai tahun 2019. Sampai Desember 2017 sudah terealisasi di 40 lokasi.

Untuk menjangkau daerah terpencil di Papua dan Kalimantan Utara, pendistribusian BBM bersubsidi itu menggunakan pesawat terbang. Biaya pengirimannya saja mencapai Rp800 miliar pertahun. Apabila program BBM Satu Harga untuk 150 lokasi terealisasi tahun 2019, ongkos pendistribusiannya saja mencapai Rp 5 triliun. Semuanya masuk sebagai subsidi BBM bagi rakyat Indonesia di belahan paling terpencil.

Bagi kepentingan pemerataan tingkat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, pengeluaran subsidi sebesar itu masih wajar. Namun pemerintah tetap harus mencarikan jalan bagi Pertamina, sebagai badan usaha milik negara (BUMN) agar tidak terus menerus merugi. Artinya pemerintrah harus menentukan cara paling efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan BBM Satu Harga tersebut.