KPR Bersubsidi bagi MBR, Dorong Pertumbuhan Kredit Properti

150

BISNIS BANDUNG- Perbankan diwajibkan untuk menyusun Standar Operating Procedure (SOP) dan mekanisme pemberian KPR sesuai dengan ketentuan dan payung perundang-undangan yang berlaku. Antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value Untuk Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor maupun Peraturan Menteri Pekerjaan terkait Program KPR Bersubsidi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat, Sarwono mengemukakan, dalam hal ini relaksasi yang diberikan antara lain berupa penurunan uang muka minimum (DP) menjadi 15% atau program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipatuhi oleh perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit properti dan mengangkat daya beli masyarakat.

       KPR bersubsidi, lanjut Sarwono , bertujuan untuk membantu seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, baik pemohon, bank penyalur, maupun pihak pengembang mendapatkan manfaat dari penyaluran KPR bersubsidi tersebut. Pihak pemohon dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan pihak yang paling dapat merasakan manfaat dari pembiayaan ini. “Suku bunga yang rendah dirasa dapat lebih meringankan dan memudahkan dalam memiliki rumah yang diinginkan,” ucap Sarwono, baru-baru ini.  Sedangkan pihak pengembang dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik karena pembelian atas properti pada segemen ini dapat meningkat. Demikian halnya dengan pihak bank penyalur akan mendapatkan keuntungan dengan penyaluran pembiayaan ini, hingga dapat mengurangi potensi dana mengendap.         Berdasarkan Peraturan Pemerintah PUPR nomor 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi dari pemerintah, memiliki NPWP dan SPT, berpenghasilan maksimal Rp4 juta/bulan untuk rumah tapak dan Rp 7 juta/bulan untuk rumah susun. Untuk pekerja informal yang tidak punya slip gaji, penghasilan bisa dibuktikan oleh surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat KTP diterbitkan. Apabila pemberian kredit program KPR bersubsidi telah mengacu persyaratan di atas, maka program ini dinilai telah tepat sasaran mengingat tujuannya adalah memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

       Dari sisi bank penyalur, saat ini sudah banyak  bank yang menjadi penyalur program KPR bersubsidi , sehingga diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat dengan mudah mengakses dan bebas menentukan pilihan. Menurut Sarwono , saat ini terdapat sebanyak 29 Bank Umum dan BPD sebagai penyalur KPR bersubsidi, antara lain: BRI (konvensional dan syariah), Bank Mandiri (konvensional), BNI, Bank Artha Graha, BTPN dan Bank Mayora. Sedangkan BPD adalah Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY,  Bank NTB, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua, BPD Sulteng dan BPD Bali. Sebelumnya, BTN juga menjadi bank penyalur KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun saat ini tetap menjadi KPR bersubsidi dengan skema Selisih Suku Bunga (SSB). Bunga KPR bersubsidi saat ini pada angka 5%, jauh lebih rendah dari bunga KPR non subsidi yang berada di kisaran 9% – 12% (untuk jangka waktu minimal 10 tahun).                                                                        Bank penyalur harus aktif mengawal penggunaan KPR bersubsidi agar tepat guna dan tepat sasaran. Selain instansi maupun pihak pengembang juga memiliki kewajiban dalam mengawasi program ini. Kesalahan atau pelanggaran yang banyak terjadi antara lain, rumah yang tidak ditempati, penambahan jumlah kamar atau spesifikasi material yang di atas rumah subsidi, rumah dijual atau dikontrakan kembali oleh pembeli, pelanggaran pemanfaatan rumah subsidi adalah pencabutan subsidi dan kewajiban pengembalian subsidi yang telah diberikan.                                                                     Pengawasan dilakukan oleh Tim Evaluasi yang berisikan perwakilan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Perbankan, Asosiasi dari Pengembang dan Pemerintah Daerah.   Diingatkan Sarwono, bagi konsumen yang melanggar ketentuan akan mendapatkan sanksi harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima, dan pihak bank pelaksana akan menerapkan tingkat bunga komersil untuk angsuran selanjutnya. (E-018)***