Angka Kemiskinan Turun Tipis

136

Oleh  Hj. Mariam Abdullah

JUMLAH orang miskin di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun meskipun sangat tipis. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka penurunan ”kadalaman” dan ”keparahan” kemiskinan tahun 2017. Indeks ”kedalaman” tercatat 1,83 pada Maret 2017 dan 1,79 padaSeptember 2017. ”Keparahan” kemiskinan juga turun dari 0,48 pada Maret menjadi 0,46 pada September 2017.

Pergerakan angka kemiskinan memperlihatkan kurva menurun sejak tahun 2011, pada Maret 2011 jumlah orang miskin mencapai 31,12 juta orang. Tiap bulan terus menurun hingga Maret 2013 (28,17 juta orang). Namun naik kembali pada September 2013  yang mencapai angka 28,60. Sempat turun sampai 27,73 pada September 2014. Kemudian bergerak naik lagi pada tahun 2015 sampai angka 28,59 pada Maret 2015 dan terus menurun hingga titik 26,58 juta orang pada September 2017 (KOMPAS 3/1).

Terdapat ketimpangan dalam angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Ternyata angka kemiskinan di perdesaan lebih besar dibanding angka kemiskinan di perkotaan. Pada September 2017 saja, terlihat angka kemiskinan di perkotaan hanya 7,26% sedangkan di perdesaan mencapai angka  13,47%. Meskipun biaya hidup di kota jauh lebih besar dibanding di perdesaan, daya beli masyarakat kota jauh lebih tinggi karena pendapatannya juga lebih tinggi.

Penurunan jumlah orang miskin di Indonesia lambat karena dipengaruhi harga kebutuhan pokok. Harga beras, daging, telur bahkan rokok, cenderung terus naik sedangkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin menurun. Namun pada kuartal akhir tahun 2017 terlihat penurunannya lumayan besar. Hal itu terjadi karena kebijakan pembanguinan yang dilakukan pemerintah yang berbasis desa. Dana desa, pebangunan infrasruktur lintas desa, terbitnya kartu pintar dan kartu sehat, dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Kesetaraan kesejahteraan warga kota dan warga perdesaan merupakan cita-cita bangsa ini sejak lama. Namun baru sekarang terjadi gerakan pembangunan yang dimulai dari desa. Kucuran dana desa ternyata dapat membangkitkan kreativitas warga desa dalam mengelola dana yang cukup besar itu. Selama ini diwacanakan, hanya pembangunan perdesaan  yang akan mampu mengerem laju urbanisasi. Masyarakat desa yang ingin membangun desanya terbentur pada dana. APBN dan APBD hanya sampai di provinsi dan kabupaten/kota. Masyarakat desa tidak terimbas kucuran dana khusus.

Sekarang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bergantung pada kreativitas dan kejujuran  serta kecerdasan para pamong desa. Dana untuk pembangunan relatif cukup, kesempatan bagi para petani dan pelakun usaha di desa tebuka melalui perbankan. Bantuan pemerintah berupa subsidi pupuk (saprotan), subsidi listrik, penyerapan hasil panen, dan sebagainya, mengalir ke perdesaan. Peluang atau kesempatan itu harus segera direspon secara positif oleh petani, pelaku usaha, koperasi, dan lembaga-lembaga ekonomi desa.

Diharapkan, tahun 2018 ini, upaya peningkatan kehidupan masyarakat desa terus berlanjut dengan pengawasan yang bersistem. Akibat pengawasan yang longgar, pada saat pemerintah menurunkan subsidi pertanian yang dkenal dengan bimas dan inmas  tahun 60-an, banyak kepala desa yang masuk penjara. Mereka gamang dalam mengelola bantuan pemerintah yang masuk ke desanya. Dana yang diperuntukkan bagi para petani itu akhinya masuk kantung para pamong desa, pengurus koperasi, dan aparatur di atasnya. Agar hal itu tidak terjadi lagi, kucuran dana ke perdesaan harus disertai pendampingan dan pengawasan yang lebin intensif. ***