Bukan Hal Baru Koperasi Berpraktik Renternir

134

BISNIS BANDUNG – Beroperasinya rentenir yang menjerat berbagai kalangan masyarakat bukan hal baru. Para rentenir, umumnya memberi pinjaman uang kepada para pedagang, bahkan para pensiunan.

Ketua Harian Satuan Petugas Anti Rentenir, Sajie Sonjaya S.H M.H Kes mengemukakan, sejalan dengan terbentuknya Satgas Anti Rentenir berdasar Keputusan Walikota (Kepwal) nomor 518/Kep 965-Diskop UMKM/2017 Tentang Pembentukan SatuanTugas Anti Rentenir  Kota Bandung tertanggal 06 Oktober 2017.

Satgas Rentenir diberi tugas untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya rentenir, serta mengajak masyarakat untuk berkoperasi , termasuk menerima konsultasi dan laporan dari masyarakat yang terjerat rentenir, juga membantu masyarakat yang terjerat rentenir dengan cakupan melakukan mediasi, advokasi serta rekomendasi kepada lembaga-lembaga mitra.

“Satgas juga menginventarisir dan memferivikasi hasil investigasi terhadap rentenir yang berkedok koperasi , selanjutnya melaporkannya pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung,” ujar Sajie.

Dikemukakan Sajie , anggota Satgas Anti Renternir adalah perorangan dan lembaga yang peduli pada korban rentenir, seperti DMI Kota Bandung, MUI Kota Bandung, ICMI, LBH Bandung, UIN, Lembaga Keuangan dan lainya. Sejak terbentuknya , Satgas Anti Rentenir sudah ada beberapa rentenir yang ditindak.

Pengaduan dan pengajuan Via telp sebanyak 71 laporan, pengaduan dan pengajuan via sms 32 laporan, pengaduan dan pengajuan via Whatsup  49 pelaporan serta pengaduan dan pengajuan yang langsung datang ke kantor sebanyak 19 pelaporan.

Kebutuhan mendadak

Rentenir , selain ada yang berkedok koperasi , juga  perorangan dengan sasaran ibu rumah tangga dan pedagang. Modus lain dalam menjalankan operasinya , rentenir memeliki komplotan.  Saat korban mulai terbebani bunga oleh rentenir pertama akan muncul komplotannya yang seolah-olah menolong untuk memberikan pinjaman untuk membayar utang pada rentenir sebelumnya.

“Korban tidak sadar telah mempunyai hutangbaru. Modus lain, berkedok koperasi agar tidak terlihat dan sulit terdeteksi oleh masyarakat dan aparat hukum,” ungkap Sajie, kepada BB baru-baru ini.

   Dikatakan Sajie Sonjaya , rentenir  beroperasi karena adanya peluang, yakni kebutuhan keuangan masyarakat yang  mendadak. Sebenarnya BPR, lanjut Sajie , memeliki fasilitas Kredit Melati akan tetapi syarat dan dokumen pengajuan kredit dirasakan masyarakat terlalu ruwet.

Selama ini, yang menyebabkan masyarakat mengakses jasa rentenir adalah sikap masyarakat yang kurang memikirkan resiko berurusan dengan rentenir. “Namun demikian, kemudahan adalah menjadi senjata yang diberikan oleh rentenir , jadi bukan berarti masyarakat tidak mengerti resikonya, tetapi kebutuhanlah yang mendorongya,”ujar Sajie. Sementara  undang-undang mengenai rentenir belum ada.

    Pendekatan Satgas Anti Rentenir untuk mempersempit ruang gerak, memberantas rentenir dilakukan melalui pendekatan edukasi, pendekatan pemberdayaan masyarakat, pendekatan secara mediasi dan advokasi. (E-018)***