Komitmen Jaga Lingkungan Lemah Jadi Potensi Kerusakan Sosek

135

BISNIS BANDUNG – Direktur Ekesekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan mengungkapkan, selama tahun 2017, ada beberapa kebijakan dan keputusan politik negara yang berpotensi merusak tatanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

       Bahkan , Pemprov Jawa Barat dan DPRD melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri di Jawa Barat. Wilayah yang menjadi sasaran antara lain , Bekasi, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, hingga ke Pangandaran. “Kondisi ekssiting saja, wilayah industri Jawa Barat sudah mencapai sekitar 80.000 Hektar ,”kata Dadan.

Jelas pengembangan industri yang fokus pada industri pengolahan, manufaktur, otomotif akan memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Secara sosial dan ekonomi, mata pencaharian petani akan terampas, secara lingkungan alih fungsi sawah dan respan air berkurang. Bahkan,  tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

       Di samping itu, pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang , juga akan menyita lahan kurang lebih seluas 400 hektar, dipastikan akan berdampak bagi kehidupan nelayan dan petani. Menurut Dadan , proyek ini dilakukan tanpa KLHS. Proyek ini dipastikan akan mereklamasi pantai dan laut seperti halnya reklamasi di wilayah pantai Jakarta dan Bali.  Kementerian ESDM  pada tahun 2017, mengeluarkan SK No 3672 K/30/MEM/2017 tentang penetapan wilayah tambang Jawa Bali.

Keputusan ini sangat jelas akan memiliki daya rusak bagi wilayah Jawa Bali. Untuk wilayah Jawa Barat, lanjut Dadan  , potensi kerusakan lingkungan hidup, hutan, pesisir, karst, laut terjadi di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Kurang lebih sekitar 400.000 Ha, wilayah Jawa Barat bagian selatan menjadi wilayah pertambangan logam, mineral, non logam, panas bumi dan radioaktif. Dipastikan daya dukung wilayah Jawa Barat bagian selatan  semakin menurun, ekosistem akan semakin rusak.

Komitmen yang rendah

Dikemukakan Dadan Ramdan, akar penyebab masalah lingkungan di Jawa Barat , pertama rendahnya komitmen kepala daerah untuk urusan lingkungan hidup. Para kepala daerah masih memiliki komitmen yang rendah untuk mencegah dan memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Rendahnya komitmen kepala daerah dapat ditunjukan dengan arah dan kebijakan pengurusan wilayah dan pembangunan yang termuat dalam RTRW Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Hasil kajian Walhi Jawa Barat diungkapkan Dadan ,menunjukan tata ruang dan wilayah yang direncanakan tidak menjawab permasalahan lingkungan dan mendukung pada pengrusakan lingkungan daerah aliran sungai (DAS). Hal ini dapat dibuktikan dengan pola ruang yang menambah kawasan budidaya dan mengurangi kawasan lindung.

Kemudian kebijakan dan program pembangunan yang tidak mengutamakan perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana lingkungan hidup. Merujuk pada dokumen RPJMD 5 tahunan dan RKPD untuk pembangunan satu tahunan, pemerintah daerah banyak merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang berpotensi memperburuk lingkungan, menambah pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti membangun kawasan perkotaan baru, industri polutif dan infrastruktur skala besar seperti PLTU, bandara, bendungan dan lainnya.

Diperburuk dengan semakin banyaknya kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan ke wilayah Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur fisik wilayah skala besar yang dilegitimasi melalui proyek infrastruktr strategis nasional yang berlokasi di Jawa Barat berkontribusi dalam memicu alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif. Padahal, lahan pertanian produktif berkontribusi secara ekologis sebagai resapan air dan parkir air.

Mengenai masalah anggaran lingkungan yang kecil, diulas Ddan , bahwa APBD di level provinsi dan kabupaten/kota , rata-rata anggaran lingkungan hidup hanya 0,1 % dari total belanja dalam APBD. Anggaran ini masih kecil dibandingkan dengan anggaran sektor perhubungan, pekerjaan umum. Anggaran kecil , juga terlihat dari program penegakan hukum lingkungan hidup.

Penegakan hukum yang lemah , seiring dengan banyaknya sengketa /kasus lingkungan hidup di daerah menjadi indikasi masih ada perusahaan nakal, tidak taat pada aturan hukum lingkungan dan tata ruang. Termasuk pencemaran limbah industri , berupa limbah kimia cair dan padat yang dilakukan pelaku industri manufaktur yang berlarut-larut tanpa tindakan tegas pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. “Banyak kasus yang ditangani tanpa tindakan yang jelas,” pungkas Dadan kepada BB baru-baru ini. (E-018)***