Kapal Pencuri Ikan Tidak lagi Ditenggelamkan?

120

SANGAT besar kerugian negara akibat maraknya pencurian ikan di samudra nusantara. Bukan hanya ikan dalam jumlah sangat banyak dikeruk nelayan asing, tetapi juga negara rugi dari sektor perpajakan.

Bahkan para nelayan domestik sering kali mengalami paceklik ikan tangkapan. Kapal nelayan milik para nelayan lokal, tidak mampu harus bersaing atau ”berperang” melawan kapal-kapal berbendera asing yang mengeruk ikan di perairan Indonesia.

Tindakan pemerintah menagkap para pelaku pencurian dan kemudian menenggelamkan kapal pencuri ikan, menjadi ”viral”. Nama Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi identik dengan penenggelaman kapal. Tindakan tegas Srikandi Pangandaran itu sempat menjadi perbincangan di masyarakat, di kabinet, bahkan di luar negeri.

Banyak yang setuju dan mengacungkan dua jempol terhadap tindakan tegas itu. Ada pula yang sejak awal merasa ”berkeberatan” atas tindakan itu. Ada beberapa negara tetangga yang mengajukan aspirasinya, agar penenggelaman kapal tidak dilakukann lagi.

Terjadi lobi diplomatik beberapa negara yang mendorong pemerintah Indonesia mengubah penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan.
Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan, tindakan penegakan hukum itu bukan semata-mata tindakan pribadi Susi tetapi atas dasar kesepakatan kabinet.

Bahkan Presiden Jokowidodo memerintahkan, putusan pengadilan atas kapal asing pencuri ikan itu segera dieksekusi agar pencurian ikan di Indonesia dapat dihapuskan. Menurut Susi, ada 363 kapal asing pencuri ikan yang ditangkap dan 90 persen di antaranya dieksekusi dengan cara peneggelaman.

Hal itu menurut Susi merupakan tugas negara sesuai dengan undang-undang. Penenenggelaman kapal asing pencuri ikan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. ”Atas persetujuan Presiden penenggelaman itu dipublikasikan. Ini keputusan Presiden, saya yang melaksanakannya,” ujar Susi.