Kepala OPD Diminta Pantau Pembuat KPA

95

BISNIS BANDUNG- Para kepala organisasi perangkat daerah di provinsi Jabar  diperintahkan  memantau penataan anggaran pada organisasi yang dipimpinnya agar pelaksanaannya bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

“Pengawasan yang sama terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masih berlaku, pengawasan umum DPA masih di Pak Yerry (Kepala Bappeda Jabar). Artinya kalau ada hal-hal yang kurang efektif, kurang efisien silakan dikoreksi, itu yang pertama,” kata  Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, pekan ini kepada pers.

Selain itu, Aher juga berpesan kepada para OPD agar memantau Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang sedang membuat DPA dipantau supaya tepat sasaran.

“DPA itu hak mutlak prerogatif, tafsir eksekutif tanpa ada urusan legislatif. Itulah DPA. Pengawasannya moral, plus kemudian cita-cita kita untuk menghadirkan sebanyak-banyaknya manfaat publik. Itu pengawasannya,” lanjutnya.

“Anggaran kita maksudkan, kita dedikasikan untuk manfaat publik sebanyak-banyaknya. Jangan ada manfaat pribadi di situ, karena manfaat pribadi sudah terselesaikan dengan apa yang kita dapatkan dari gaji dan TPP. Insyaallah cukup, berkah,” kata Aher.

Ia ingin menuntaskan 2018 dengan baik dan diharapkan anggaran-anggaran, terutama anggaran untuk program kategori utama bisa selesai pada semester pertama ini.

Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada para birokrat yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat karena pada Tahun Anggaran 2017 penyerapan anggaran mencapai 95,77 persen dan penyerapan ini bisa jadi tertinggi secara nasional.

“Kalau tahun yang lalu (penyerapan anggaran TA 2016) kita ada di angka 93 koma sekian persen hampir 94 persen. Ketika dicek di 34 provinsi kita paling besar dan sekarang kita di angka 95 persen lebih, 95,77 persen. Hampir dipastikan karena naik serapan kita 95,77, hampir dipastikan kita pun penyerapannya terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia,” kata dia.

“Tentu kita tidak ingin hanya penyerapannya yang terbaik, saat yang sama efektifitas anggaran itu harus benar. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, indikator OPD, rincian program, sampai kemudian diukur dengan output/outcomeyang diakibatkan program tersebut terlaksana,” kata dia.(B-002)***