Kepala Daerah Dituntut Mampu Suburkan Kegiatan Ekonomi ke Bawah

68

BISNIS BANDUNG – Guru Besar Ilmu Politik,  Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si., M.H. mengemukakan,  tahun 2018 dikenal sebagai tahun politik, terkait gelaran hajat demokrasi  pemilihan kepala daerah serentak , Kepala Daerah terpilih harus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,  menyuburkan trickle down effect (menyuburkan kegiatan ekonomi yang menetes ke bawah-red) di samping mampu mengentaskan kemiskinan.

Cecep Darmawan menyebut ,  peta politik pemilihan gubernur Jawa Barat  tahun 2018, memuncul empat pasang calon gubernur/wagub euforianya akan berbeda dengan DKI. Ketegangan di DKI tidak akan menular di Jabar.

Ditambah koalisi partainya yang berbeda. Secara umum,lanjut Cecep , masyarakat Jabar dari segi sosial budaya jauh lebih soft. Konflik pun masih ditoleran, seperti antar pendukung calon, jadi diprediksi tidak akan seperti di DKI.

Mengenai pencalonan sejumlah incumbent,menurut  Cecep ,  merupakan fenomena lumrah dan rasional. Dominan atau berpengaruh tidaknya, tergantung kepada figurnya dan bagaimana yang bersangkutan berkiprah secara politik selama menjabat. Maraknya incumbent yang manggung kembali  tidak menjadi indikator minimanya kader.

“Maraknya incumbent,  apakah akan mempengaruhi pelayanan publik di tahun politik,  pastinya tidak,  pasalnya sudah ada mekanisme untuk pergantiannya,” ungkap Cecep Darmawan yang juga sebagai Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM UPI menjelaskan seraya menambahkan, potensi/ancaman politisasi aset negara oleh incumbent seperti ASN, APBD, fasilitas negara bisa saja disalahgunakan.

Namun penegakan aturan dan pengawasan berbagai pihak termasuk media harus lebih masif. Yang rawan adalah penggunaan dana publik oleh incumbent melalui kebijakannya yang populis sebelum yang bersangkutan nyalon, sebab hal ini sulit dianggap pelanggaran selama mekanismenya sesuai aturan, ini hanya masuk domain etik. “Dalam hal ini , institusi pengawasan harus proaktif.

KPU, Bawaslu, media masa dan masyarakat harus bersinegi melakukan pengawasan,” ucap Cecep. Jika ada pelanggaran , laporkan dan proses secara hukum, law enforcement harus ditegakan. Dampak jika terjadi penyimpangan secara sengaja akan sangat menciderai demokrasi.

Mengenai potensi konflik ,Cecep menyebut saat waktu kampanye , pemungutan serta perhitungan suara, disamping pada pengesahan pemenang.  Diprediksinya , wilayah rawan konflik adalah daerah-daerah yang kohesivitas sosial politiknya renggang,dan tidak ada figur atau tokoh pemersatu. Kepentingan asing yang sulit ditemukan harus diwaspadai terutama melalui transfer dana dan dukungan kampanye via media sosial

Sosok Jabar “satu-dua” yang layak memimpin Jabar ,  adalah mereka yang paham dan mengerti permasalahan serta dinamika di Jabar. Figurnya harus merakyat, berkarakter nyunda, pengentasan kemiskinan dan pnyediaan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas.

Sebab kemiskinan, kesenjangn ekonomi, serta pengangguran di Jabar masih menjadi persoalan utama disamping persoalan pendidikan dan lingkungan. “Trickel down effect atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa membawa efek ekonomi yang positif kepada masyarakat bawah, hingga naik  kesejahteraannya.

“Gini/indeks rasio kesenjangan antara orang kaya dan orang marginal di Jabar  masih relatif tinggi, harus diturunkan dengan berbagai program yang propoor dan projob atau propublik,” tambah Cecep Darmawan yang anggota Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat, baru-baru ini.  (E-018)****