Pemda DKI Jakarta Ingin Mengangkat lagi Becak

210

MASALAH becak di semua kota di Indonesia sudah dianggap selesai meskipun tidak tuntas benar. Di Bandung, misalnya, kini masih terlihat beberapa becak hilir mudik di beberapa lokasi. Ada juga yang ”memaksa” mangkal di tempat-tempat terlarang yang tidak jauh dari pusat keramaian.

Namun secara umum, pemerintah kota sudah tidak mempermasalahkan lagi keberadaan becak. Masyarakat sudah sangat jarang yang  menggunakan becak sebagai alat trasportasi, kecuali untuk mengangkut barang dari pasar ke pasar.

Di DKI Jakarta Pemda butuh berpuluh tahun membebaskan kotanya dari ”sergapan” becak. Berbagai peraturan daerah diterbitkan denan tujuan utama menghilangkan becak dari permukaan kota.

Semua pemerintah kota pernah mengalami betapa karut marutnya lalu lintas akibat beroperasinya becak. Penarik becak, sama halnya dengan PKL, paling sulit diatur. Penertiban yang dilakukan polisi pamongpraja, selalu berbenturan dengan aksi perlawanan para penarik becak.

Sejak tahun 60-an pemerintah pusat dan daerah berusaha keras mengganti alat transportasi becak dengan moda angkutan lain yang lebih manusiawi. Sejak lama masyarakat, dalam hal penertiban becak itu, terbagi dua. Banyak yang merasa butuh hadirnya becak sebagai alat transportasi.

Banyak pula yang beranggapan becak merupakan moda angkutan yang tidak berperikemanusiaan. Bahkan Presiden Soekarno pernah mengatakan becak itu sama dengan lexpoitation de l’home par l’home, eksploitasi manusia oleh manusia.

Penarik becak dengan sepenuh tenaga, keringat bercucuran, mengayuh becak di jalanan yang terik, sedangkan penumpang berleha-leha di dalam becak. Orang yang punya uang memperbudak orang lain yang kekurangan uang.

Pemda pada saat itu tidak mampu membendung arus urbanisasi. Lebih dari 60 persen, para pendatang ke kota besar itu memilih profesi sebagai penarik becak.

Mereka tuinggal di gubuk-gubuk di tepi sungai, bahkan tidur di dalam becaknya yang diparkir di sembarang tempat.

Peristiwa perkelahian, pengeroyokan, demonstrasi yang melibatkan penarik becak, amat sering terjadi.

Berbagai cara pernah ditempuh pemkot menangani masalah becak. Agar lebih manusiawi, becak kayuh diganti dengan becak motor (cator).

Para penarik becak kebanyakan tidak mau menjdi sopir cator karena persyaratan harus memiliki SIM dan sebagainya. Banyak sopir mobil pribadi yang kemudian beralih profesi menjadi sopir cator.

Jumlah penarik becak tidak berkurang bahkan cenderung terus bertambah, sejalan dengan makin susahnya hidup di perdesaan.Untuk mengurangi jumlah becak di jalan, pemkot pernah membuat aturan becak siang dan becak malam.

Aturan itu hanya bertahan beberapa bulan saja, para penarik becak tidak mengindahkan lagi aturan itu.

Terdengar agak aneh ketika Pemda DKI Jakarta berniat menghidupan lagi becak sebagai moda angkutan. Jumlah penarik becak sulit dibatasi. Urabnisasi akan semakin deras.

Eksploitasi atau perbudakan manusia oleh manusia akan kembali marak. Penataan zonasi tidak akan berjalan sebagaimana yang diinginkan pemda.  Lalu lintas akan semakin semrawut, kecuali jumlah motor dan mobil dibatasi  atau dihilangkan diganti dengan becak.

Di kota tidak akan terdengar lagi suara bising kendaraan bermotor. Polusi akibat asap knalpot tidak akan ada lagi. Kota akan terasa sangat tentram. Keadaan seperti  itu pernah terjadi di Bandung dan Jakarta selepas Proklamasi Kemerdekaan sampai awal tahun 50-an.

Mungkinkah kita akan terlontar kembali ke masa silam? ***