Jangan Utamakan Kepentingan Golongan Media Massa Harus Netral dan Adil

296

BISNIS BANDUNG —Pada Undang Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tertera bahwa isi siaran wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Demikian dikemukakan Koordinator Pengawas Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dr.H.Mahi M. Hikmat, M.Si. Ditegaskan Mahi , secara umum, dalam Undang Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 menyebutkan, bahwa isi siaran wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Selain itu, lanjut Mahi , lembaga penyiaran dalam menyiarkan atau menayangkan konten siaran, baik siaran faktual maupun non faktual, tidak boleh fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong , tidak menyiarkan atau menayangkan adegan kekerasan, cabul, dan perjudian , kemudian tidak mempertentangkan suku agama ras dan antar golongan (SARA) , serta tidak memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan  martabat bangsa Indonesia.

“Ketentuan itu berlaku bagi semua lembaga penyiaran dan pada semua kesempatan, termasuk dalam penyelenggraan Pilkada Serentak, baik pada tahap pra-kampanye, masa kampanye, masa tenang, maupun masa pengambilan suara dan rekapitulasi suara,”tutur Mahi, Senin, (22/1/18).

Namun, khusus tentang konten siaran Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden lebih tegas diatur dalam Pasal 71 Standar Program Siaran yang secara substansial menyuratkan kewajiban bersikap adil dan proposional terhadap para peserta Pilkada/Pemilu, dilarang memihak salah satu peserta Pilkada/Pemilu dan dibiayai atau disponsori oleh peserta Pilkada/Pemilu, kecuali dalam bentuk iklan.

Selain itu, program siaran di lembaga penyiaran pun wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan Pilkada, baik yang dikeluarkan Pemerintah maupun penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu).  Kendati pada Pasal 71 ayat (5) dan (6) tidak tersurat langsung tentang hal itu. Namun, kalau ditafsirkan seperti itu yang seharusnya dilakukan.

Dalam Ayat (5), disebutkan program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilu/Pilkada yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Kemudian pada ayat (6) mengamanahkan, program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Lembaga berwenang yang dimaksud selain pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada adalah KPU dan Bawaslu, sehingga Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu wajib menjadi rujukan bagi lembaga penyiaran dalam menyiarkan konten siaran Pilkada Serentak 2018.

Ketentuan yang khusus lagi, terkait dengan ketentuan Undang-Undang Pilkada adalah waktu kampanye , waktu lembaga penyiaran berkampanye. Menurut Pasal 67 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada bahwa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Karena merunut pada PKPU tentang tahapan Pilkada Serentak, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada 12 Februari 2018, sehingga masa kampanye Pilkada Serentak dimulai tiga hari setelah itu, yakni 16 Frebruari 2018 , selesai pada 23 Juni 2018 karena pada tanggal 24,25, dan 36 masuk pada tiga hari masa tenang.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Mahi, pada Pasal 34 PKPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye mnyebutkan : (1) Penayangan iklan kampanye (di media massa) dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. (2) Jumlah penayangan iklan kampanye di televisi untuk setiap pasangan calon, paling banyak kumulatif  10 spot, berdurasi paling lama 30 detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye. (3) Jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye. (4) Batas jumlah penayangan iklan kampanye berlaku untuk semua jenis iklan kampanye.

Patuhi kode etik periklanan

Mahi M. Hikmat mengimbuhkan, pasal 36 PKPU nomor 4 tahun 2017 dijelaskan pula bahwa (1) Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan iklan kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan iklan kampanye. (3) Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.

Oleh karena itu, ujar Mahi , waktu sebelum 14 hari akhir massa kampanye, mulai tanggal 16 Februari 2018 sampai 9 Juni 2018 dapat ditafsirkan bahwa media massa, termasuk lembaga penyiaran tidak boleh berkampanye. Karena pada masa itu berlaku kampanye : a. pertemuan terbatas , b. pertemuan tatap muka dan dialog , c. debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, d. penyebaran bahan kampanye kepada umum dan e. pemasangan alat peraga.

Kemudian pada masa tenang Pilkada Serentak, lembaga penyiaran dilarang: (a) Menyiarkan pemberitaan, rekam jejak, program-program, informasi, dan/atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon; (b) Menyiarkan Iklan kampanye pemilihan serta (c) Menyiarkan hasil survey atau jejak pendapat tentang pasangan calon.

Namun, pada masa yang panjang tersebut, yakni tanggal 16 Februari – 9 Juni 2018, sebagaimana amanah Pasal 71  ayat (1) bahwa Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilu dan/atau Pilkada. Hal itu mengandung arti bahwa program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pilkada.

Hal itu tentu berangkat dari kesadaran bahwa peran media massa, khususnya lembaga penyiaran sangat penting dalam mendukung suksesnya penyelengagaraan Pilkada. Terlebih tren Pemilu di Indonesia, termasuk Pilkada dan Pilkada Serentak, angka partisipasi politik warga dalam memilih terus melorot. “Oleh karena itu, semua pihak dan semua lembaga yang memiliki aksesitas tinggi terhadap publik harus didorong untuk ikut serta menyosialisasi Pilkada, termasuk lembaga penyiaran,” pungkas Mahi M. Hikmat . (E-018) ***