Pengelolaan Sampah dan Masa Depan Legoknangka

118

MINAT investor terhadap pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) cukup besar. Pemprov Jabar mengundang 170 perusahaan, baik domestik maupun asing, ternyata yang hadir lebih dari itu.

Perusahaan luar negeri yang hadir antara lain dari Tiongkok, Jepang, Korea, Singapura, Finlandia, dan Denmark. Perusahaan dalam negeri yang turut dalam pertemuan di Gedung Sate itu lebih dari 100 perusahaan.

Mereka diundang dalam pertemuan penjajagan terhadap perusahaan yang berminat berinvestasi dalam bidang pengolahan dan pemrosesan sampah di TPA Legoknangka, kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung.

Pertemuan khusus, yang dibuka Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa itu belum menghasilkan ketetapan, perusahaan mana saja yang berminat dan mengikuti tender.

Mereka diminta mengajukan permohonan kepada Pemprov, baru kemudian Pemprov meminta investor mengajukan dokumen praskualivikasi. Investor yang berminat wajib mengajukan kesanggupan memenuhi persyaratan, besaran investasi, pengalaman, dan teknologi yang akan digunakan.

Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, berharap, investor yang tersaring pada pertemuan awal atau market sounding itu, benar-benar investor yang memenuhi kriteria pemerintah. ”Saya berharap investor yang didapat ialah investor yang secara teknologi benar-benar kapabel,” kata Sekda.

”Kedua, dari sisi finansial juga memadai. Ketiga, administrasinya tertib, dan keempat pada pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kami tetapkan,” katanya di depan awak media usai market sounding itu.

Pelelangan akan dilakukan Maret sampai September. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, pembangunan TPPAS Legoknangka itu sudah terlambat, padahal pengolahan sampah menjadi energi listrik itu sudah diwacanakan sejak lama.

”Namun kita harus menunggu terbitnya peraturan presiden yang menggantikan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah,” kata Anang Sudarna. Pada PP itu tercantum daerah percepatan yaitu DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makasar. Menurut kabar, PP tentang waste to energy itu akan terbit pekan ini.

Keterlambatan regulasi dari pusat itu berkaitan dengan kehati-hatian pemerintah pusat menghadapi resistensi masyarakat, dampak lingkungan hidup, negosiasi harga jual listrik, dan tipping fee.

Pemerintah pulalah yang nanti menentukan harga jual listrik itu atas dasar penawaran PLN. Dari harga jual listrik dan TF itulah investor akan mendapat keuntungan. Diperkirakan, pembangunan TPPAS itu membutuhkan dana sekira Rp 3 tiriliun.

Selain persyaratan yang diajukan pemerintah, masyarakat justru menginginkan adanya jaminan, TPPAS itu tidak menimbulkan masalah lingkungan.Masyarakat hanya tahu, pengolahan sampah selalu menimbulkan masalah lingkungan seperti yang dialami pengolahan sampah dengan sistem pembuangan ke TPA.

Dampaknya, selain lingkungan menjadi sangat kotor, air baku tercemar, jalanan rusak berat, polusi udara akibat pembakaran, dan sebagainya. Masyarakat berharap, TPPAS tidak malah mengorbankan masa depan Legoknangka.

Justru sebaliknya, kawasan di utara Nagreg itu akan menjadi kawasan ramah lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Parsyarakat-persyaratan itu yang justru harus ditetapkan sebagai syarat mutlak bagi investor yang memenagi tender. Pemerintah menjamin, pengolahan sampah menjadi energi itu tidak akan mengganggu kesehatan masyarakat.

Di negara lain, khusunya di Singapura, pemetrintah menerapkan aturan dengan sangat ketat disertai tindakan tegas bagi pengelola yang tidak disiplin. Sejak pengangkutan sampah sebagai bahan baku dari masyarakat (TPS/TPA) sudah benar-benar diawasi.

Setets saja ada air atau selembar sampah dari truk pengangkut yang jatuh ke jalan, operator akan mendapat sanksi denda yang cukup tinggi.

     Mampukah para pengawas kita berlaku sedisiplin itu? Harus,  agar masyarakat dengan nyaman dan antusias mendukung program pengolahan sampah menjadi energi listrik itu.***