Jangan Mudah Tergiur Penyedia Jasa Keuangan

109

BISNIS BANDUNG- Pertemuan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan stakeholder dengan pemerintah daerah dan pelaku jasa keuangan di Jawa Barat dinilai merupakan bentuk komunikasi yang efektif.
Hadir dalam pertemuan di Kota Bandung baru-batu ini tersebut Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida, Anggota Komisi XI DPR RI, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Ketua Komisi III DPRD Jabar Wawan Setiawan, serta sejumlah pelaku jasa keuangan.

Ketua Komisi III DPRD Jabar, Wawan Setiawan mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan pertemuan tahunan yang diinisiasi oleh OJK tersebut. Pertemuan ini dapat menjadi motivasi untuk menumbuhkan perekonomian.” Ini postif guna menumbuhkan perekonomian dari sisi hulu tengah dan hilir, dan motivasi bagi stakeholder” ucapnya kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, hingga sekarang DPRD Provinsi Jawa Barat terus melakukan kontribusinya dalam turut meningkatkan perkonomian masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat.

Untuk menumbuhkan ekonomi keuangan, DPRD Jabar sendiri seperti yang disampaikan gubernur akan berkesinambungan dengan ekonomi kerakyatan. Dewan akan mendukung hal-hal yang berkaitan ekonomi kerakyatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ia menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor jasa keuangan cukup meningkat, karena berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.”Animo masyarakat Jabar di disektor ekonomi itu sangat tinggi, tinggal didukung oleh pihak perbankan berkaitan dengan regulasi yang ketat, karena dari tolak ukur itulah masyarakat akan bergairah untuk menumbuhkan ekonomi kreatif,” ucapnya.

Wawan mengimbau untuk tidak terlalu mudah tergiur oleh para oknum penyedia jasa keuangan yang belum jelas asal usulnya. Salah satunya terkait kian maraknya modus investasi-investasi gelap atau bodong yang dapat merugikan.
“Permasalahan keuangan di masyarakat seperti investasi bodong itu harus dihindari, ” tandasanya.

Ia pun menekankan bahwa jika terjadi kecurigaan terkait praktek penyedia jasa keuangan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat agar segera menghubungi pihak-pihak terkait untuk dilakukan tindakan selanjutnya.
“Meniadakan investasi bodong itu perlu sikap proaktif dari perbankan atau pihak-pihak terkait agar publik terus tercerahkan sehingga masyarakat tidak mudah tergiur,”ucapnya.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut Nurhaida mendukung inovasi produk Financial Technology (Fintech), sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Bahkan, OJK juga menyarankan supaya terjadi sinergi antara fintech dan lembaga jasa keuangan konvensional.

“Kami mengarahkan lembaga jasa keuangan agar meningkatkan sinergi dengan perusahaan Fintech ataupun mendirikan lini usaha Fintech. Namun, keberadaan produk ini harus tetap dalam koridor tata kelola yang baik berdasarkan asas TARIF yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness agar aspek perlindungan masyarakat terpenuhi,” katanya.

Berdasarkan data dari OJK, hingga 25 Januari 2018, baru 32 perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi fintech skema peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar pada regulator. Artinya, 32 Fintech itu sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah itu meningkat lima lebih banyak dibanding bulan sebelumnya.

Lima perusahan fintech terbaru yang sudah mengantongi izin dari OJK adalah Ammana, Gradana, Dana Mapan, Aktivaku, dan Karapoto. Selain 32 Fintech P2P Lending yang terdaftar/berizin di OJK, terdapat 36 perusahaan lainnya yang masih dalam proses pendaftaran. Tidak hanya itu, total pembiayaan bisnis Fintech ini telah mencapai Rp2,6 triliun dengan 259.635 peminjam.(B-002)***