Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Pilgub Rp 473 Miliar

110

BISNIS BANDUNG- Total pembatasan pengeluaran dana kampanye untuk setiap pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang berlaga di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023 yakni sebesar Rp473 miliar.

“Inilah keputusan  KPU Jabar. Jika melebihi dari itu, maka paslon (pasangan calon) yang bersangkutan akan dinyatakan gugur,” kata Anggota Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Jawa Barat, Agus Rustandi di Kota Bandung, Senin pekan ini.

Jumlah dana Pilgub Jawa Barat tersebut meliputi untuk rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembhatan bahan kampanye, jasa manajemen konsultan, alat peraga kampanye dan bahan kampanye.

“Jadi beban paling tinggi itu pada pembuatan bahan kampanye, yakni sebesar Rp461 miliar yang dibuat paslon,” katanya.

Menurut dia, jumlah itu rasional dan sudah disetujui oleh tim pemenangan calon peserta Pilgub Jawa Barat dan alasannya adalah luas Provinsi Jawa Barat yang kuas dan masyarakatnya banyak.

“Jika besar kecilnya anggaran itu persepsinya dari mereka sebagai tim kampanye pasangan calon. Namun menurut mereka cukup rasional mengingat wilayah di Jabar yang luas,” kata dia.

Dia mengatakan para tim pemenangan masing-masing calon sudah sepakat dan nantinya hasil keputusan total pembatasan pengeluaran dana kampanye secara teknis akan dituangkan satu dua hari kedepan.

Lebih lanjut ia mengatakan KPU Jawa Barat akan memberikan surat tembuskan ke masing masing calon serta Bawaslu untuk dijadikan dasar proses pengawasan.

Selain itu, lanjut dia, KPU Jawa Barat juga meminta laporan awal dana kampanye paling lambat pada 14 februari 2018.

“Dan sejauh ini belum ada laporan. Nanti proses audit, kami akan menunjuk satu akuntan publik untuk masing-masing tim paslon. Hasil audit akan diumumkan ke publik,” ujarnya.

Tunjuk auditor

KPU  Jawa Barat akan menunjuk auditor yang akan mendampingi  setiap pasangan peserta Pilgub untuk mengawasi kelebihan dan penggunaan dana kampanye. “Nanti ditunjuk oleh KPU, satu pasangan calon ada kantor audit, masing-masing satu (tim audit),” ujar komisioner KPU Jabar Divisi Hukum dan Kampanye Agus Rustandi.

Agus mengatakan, dalam peraturan KPU mengenai dana kampanye, tim audit akan memeriksa  azas kepatuhan dalam hal pelaporan kelebihan dana kampanye atau keterlambatan pelaporan besaran dana.

Kelebihan dana kampanye atau keterlambatan pelaporan besaran dana kampanye itu bisa diketahui setelah tim auditor independen melakukan pemeriksaan.

“Hasil audit akan diumumkan ke publik. Jadi tahu mana calon yang tidak patuh mana yang patuh,” katanya.

Apabila saat pelaporan ditemukan sumbangan dana yang melebihi ketentuan, maka pasangan calon dan serta tim pemenangan dilarang menggunakan dana kelebihan itu dan wajib melaporkannya ke KPU.

Mereka harus menyerahkan kelebihan dana kampanye ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Pasangan  yang terlambat menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye akan mendapat sanksi b pembatalan sebagai peserta Pilgub.

“Kalau lebih nanti bisa ada sanksi dibatalkan sebagai pasangan calon, nanti yang membuat keputusan pembatalannya KPU. Selain lebih, juga terlambat menyampaikan laporan penerimaan dan laporan dana kampanye,” katanya.(B-002)***