PNS Dilarang Foto Bersama dengan Calon Kepala Daerah

158

BISNIS BANDUNG- Pegawai negeri sipil (PNS) atau sekarang  disebut aparatur sipil negara (ASN) dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepada daerah. Ini sejalan dengan  peraturan pemerintah 42/2044 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.

PNS pun dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala/wakil kepala daerah melalui media online maupun media sosial, tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jabar, DR.H.Endjang Naffandy pada acara rapat koordinasi operasional peningkatan kesadaran hukum disiplin  ASN Provinsi Jabar, Senin pekan ini di Puri Khatulistiwa Jatinangor, Sumedang.

Dalam sambutan tertulis dibacakan  Kepala Bidang Penegakan Perda dan Pergub  Satpol PP Jabar, Dra.Reni Ambarsari, MM, menurut dia bahwa PP 53/2010 tentang disiplin PNS sangat diperlukan, karena kunci sukses pelaksanaan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) diawali dari kedisiplinan. Bila kedisiplinan melemah, maka dipastikan pelaksanaan tupoksinya tidak optimal.

Mungkin saja ada ASN yang sudah seharusnya diberi hukuman disiplin, namun karena tidak memahami PP 53, maka terjadi pembiaran. Padahal pembiaran itu sendiri sudah termasuk pelanggaran disiplin. “Bahkan kalau terjadi pembiaran, seharusnya yang ditegur adalah pimpinannya,” kata dia.

Tahun 2018 merupakan tahun politik di mana tiap ASN dituntut menjaga netralitas dan profesionalisme agar tidak terlibat politik praktis.

Guna mencegah keterlibatan ASN dalam pilkada, pileg dan pilpres, Kemenpan dan RB telah berkoordinasi dengan kemendagri serta BKN tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan serentak 2018 serta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.

Sedang bentuk ketidak netralan ASN yaitu berpartisipasi/membantu pemasangan kampanye salah satu pasangan calon. ASN menghadiri deklarasi bakal calon, mengunggah tautan di medsos yang menunjukkan keberpihakan pada salah salah satu pasangan calon. Di samping menjadi narasumber di pertemuan atau ulang tahun partai politik.

“Hal lain PNS juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan,” tutur Enjang.

Rakor Operasioanl yang diikuti 75 orang dari lingkungan Pemprov Jabar itu, dimaksudkan untuk sharing atau bertukar pemikiran mengenai permasalahan ASN. Menyosialisasikan peraturan kepegawaian terkait hak, kewajiban, larangan dan sanksi.

Rakor bertujuan agar pengelola kepegawaian dan ASN memahami dan menaati peraturan kepegawaian yang berlaku mengenai hak, kewajiban, larangan dan sanksi. Di samping tentunya memotivasi ASN dalam meningkatkan kinerja, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai janji dan sumpah sebagai paratur sipil negara.(B-002)***