Hanya bagi Orang Berduit

91

DIHITUNG secara sepintas, sepasang calon gubernur, bupati/walikota, membutuhkan biaya pencalonananya rata-rata Rp 30 miliar. Biaya itu di luar ”mahar” bagi parpol yang diduga pasang tarif tinggi. Biaya paling besar yang harus dikeluarkan para kandidat  ialah dana kampanye padahal ada beberapa komponen biaya yang disubsidi bahkan ditanggung negara.

Pada pilkada serentak tahun ini, negara menanggung empat komponen biaya kampanye kandidat. Keempat komponen itu ialah biaya debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan di media massa. Namun demikian para kandidat masih harus mengeluiarkan dana cukup besar.

Biaya yang harus dikeluarkan pasangan kandidat antara lain, produksi  tambahan alat peraga, materi dan pemasangan iklan, pencetakan poster, selebaran,  kunjungan ke daerah, pertemuan tatap muka dengan masyarakat.  Belum lagi biaya  hiburan, honorarium artis pendukung. Penggantian ongkos para pendukung dan calon pemilih.

Biaya yang juga cukup besar ialah honorarium dan konsumsi para saksi.)  Biaya saksi yang ditunjuk parpol, rata-rata Rp 200.000 perorang. Di Jawa Timur terdapat 70.000 TPS, satu TPS dua orang saksi. Artinya kandidat harus mengeluarkan biaya saksi saja Rp 28 miliar. Tidak berlebihan,  apabila sepasang kandidat harus memiliki uang rata-rata Rp 30 miliar.

Benar, biaya yang disediakan kandidat tidak sama di setiap daerah. Namun dilihat dari segi biaya saja, seseorang yang punya niat jadi gubernur, bupati atau walikota, harus punya modal relatif  sangat besar.

Menurut catatan KOMPAS (12/2), hanya sedikit cagub/cawagub yang punya kekayaan di atas Rp 100 miliar, hanya 50 orang cagub yang punya uang antara Rp 10 sampai Rp 100 miliar. Kebanyakan cagub/xcawagub yang memiliki uang antara Rp 1  – Rp 10 miliar bahkan ada beberapa orang cagub/cawagub yang punya dana di bawah Rp 1 miliar.

Begitu pula para calon bupati/walikota. Tercatat hanya dua iorang yang memiliki dana di atas Rp 100 miliar, 201 orang yang punya dana antara Rp 10 – 100 miliar. Kebanyakan  (627 orang) yang memiliki dana Rp 1 sampai Rp 10 miliar. Sisanya, 208 orang hanya punya dana di bawah Rp 1 miliar. Pertanyaannya, darai mana metreka harus memenuhi biaya sekira Rp 30 miliar?

Ada bebetrapa parpol pendukung yang bukan saja tidak meminta mahar atau biaya tumpangan, malah justru memberi bantuan bagi calon yang diusungnya. Partai Golkar, menurut politisi senuornya, Tb.Ace Hasan Syadzili, biasanya, para  anggota DPR dari masing0-masing daerah pemilihan, diminta iuran.

Pada pilkada DKI Jakarta 2017, setiap anggota DPR iuran Rp 10 juta untuk membantu calon dari Golkar. Tentu saja iuran para anggota DPR itu tanpa kepentingan apa-apa.

Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan, besarnya iuran menjadi salah satu parameter dalam menilai layak atau tidaknya anggota itu dicalonkan kembali menjadi anggota legislatif pada pemilu akan datang.

Bagaimanapun, dana hasil iuran anggogta legislatif partai pendukung, tidak mungkin cukup. Para kandidat yang didukungnya tetap harus mencari  dana tambahan. Biasanya para calon mencari dana dari para sponsor.

Namanya juga sponsorship. Tidak mungkin seorang pengusaha atau konsorsium yang begitu saja melepas uangnya tanpa harapan berupa janji dari calon apabila kelak terpilih. Komitmen serupa itulah yang biasanmya mendorong seorang pejabat melkukan tindakan-tindakan pengumpulan dana di luar ketentuan.

Ternyata tidak semua orang dapat menjadi calon pemimpin apalagi negarawan atau politisi miskin. Meskipun ia memiliki kemampuan intelektual, kepemimpinan, ilmu pemerintahan, dan keimanan mumpuni, tanpa didukung finasial.

Pupuslah keinginan mencalonkan diri pada pilkada. Kedudukan itu hanya bagi orang-orang berduit. Silakan jadi pemilih saja dulu,m datang ke TPS dengan tulus. ***