MUI dan Paslon Deklarasikan Anti Politik SARA

228

Majelis Ulama Indonesia dan calon gubernur jawa barat, mendeklarasikan komitmen tidak akan melakukan politisasi sara, selama pemilihan gubernur Jabar 2018. Selain itu, M-U-I Jabar pun mengimbau, agar tidak mempergunakan sarana ibadah, sebagai ajang berkampanye kepada masyarakat.

Politik uang dan kampanye hitam kerap muncul dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, masalah suku, agama, dan ras, menjadi isu yang sensitif di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta masyarakat tidak melakukan politik uang, SARA, dan kampanye hitam, saat pemilihan kepala daerah jawa barat digelar.

Selain itu, MUI pun meminta masyarakat agar tidak menjadi golput.Hal ini disampaikan seketaris MUI Jabar, Rafani Achyar, saat membacakan deklarasi di acara silaturahmi M-U-I Jabar dengan DKM se-Jabar, di kota Bandung.

Sementara itu, dari empat paslon yang diundang, hanya calon gubernur nomor urut dua, T-B Hasanudin, yang hadir dalam kegiatan deklarasi   M-U-I. Pihaknya pun mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia Jawa barat, untuk meminta agar masyarakat Jabar tidak bermain dengan isu sara, pada perhelatan pemilihan kepala daerah serentak kali ini, termasuk memfitnah.

Selain itu, TB Hasanudin pun memerintahkan pendukungnya tidak melakukan isu sara, fitnah, dan memojokkan orang melalui ungkapan kebencian, karena dilarang undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang I-T-E.

Peredaran isu sara dan politik uang kerap muncul saat perhelatan pilkada digelar. Hal tersebut karena sistem kampanye hitam dianggap menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan lawan politik.

Yuwana Kurniawan, Bandung TV.