SPRI Cianjur Tolak Undang-Undang MD3

107

Massa yang tergabung dalam serikat perjuangan rakyat Indonesia, berunjuk rasa di depan gedung DPRD kabupaten Cianjur, siang tadi. Mereka menolak keras revisi undang-undang nomor tujuh belas tahun 2014, tentang MPR, DPR, dpd, dan DPRD.

Massa aksi yang tergabung dalam serikat perjuangan rakyat Indonesia, berorasi secara bergantian di depan gedung DPRD kabupaten Cianjur. Mereka memprotes dan menolak keras disahkannya undang-undang MD3.

Ketua SPRI Kabupaten Cianjur, rudi agan mengatakan, undang-undang tentang md3 merugikan, sebab dinilai akan membungkam aktivis dalam menyuarakan kritik dan pendapat. Selain itu, uu MD3 telah menyulap mkd sebagai penegak etik DPR, menjadi lembaga pelindung DPR dari proses hukum.

Tak hanya itu, saat ini demokrasi Indonesia membutuhkan penguatan partisipasi publik, akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya wakil rakyat.

Perlindungan berlebihan menggambarkan undang-undang tersebut penuh koMPRomi dan kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan.

Sementara itu, menurut anggota komisi satu DPRD Cianjur, Isnaeni, pihaknya hanya bisa menampung aspirasi rakyat, dan tidak bisa memutuskan langsung, karena  pengesahan undang-undang MD3 merupakan kebijakan DPR pusat sepenuhnya.

Meski begitu, DPRD kabupaten Cianjur akan menyampaikan tuntutan rakyat kabupaten Cianjur, kepada DPR pusat.

Heri Setiawan, Bandung TV.