Pengadilan Sejabar Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

87

Pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi di Jawa Barat, mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, pagi tadi.

Deklarasi dilakukan dengan disaksikan perwakilan dari kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, kemenkumham, dan pengadilan agama jawa barat. Pada tahun 2017, indeks persepsi korupsi di Indonesia stagnan dibandingkan tahun 2016. Indonesia menempati posisi ke-90 dari 176 negara.

Dalam upaya untuk mengubah indeks tersebut menjadi lebih baik, pengadilan tinggi Jawa Barat mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, senin pagi.

Hal tersebut pun agar birokrasi di jawa barat, khususnya di tiap pengadilan, bersih dan akuntabel. Deklarasi dilakukan dengan disaksikan perwakilan dari kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, kemenkumham, dan pengadilan agama jabar.

Selain itu, untuk menghilangkan image pengadilan tidak transparan, ketua pengadilan tinggi Jawa Barat, Arwan Bryn pun mewajibkan pelayanan terpadu satu pintu atau ptsp, pada semua pengadilan di jawa barat. Hingga saat itu, 85 persen pengadilan di Jawa Barat sudah melaksanakan PTSP.

Arwan pun menargetkan, pada april 2018, dua puluh satu pengadilan negeri di Jawa Barat sudah melaksanakan PTSP. Ketua pengadilan tinggi Jawa Barat pun meminta semua hakim memberikan putusan dengan tipologi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Budi Hartati, Bandung TV.