Jelang Pilkada, OTT Meningkat

79

JELANG  pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masif melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah.  Bahkan sejak awal 2018, banyak kepala daerah diciduk oleh tim lembaga antirasuah  tersebut.

Konon, mereka terjaring OTT lantaran lembaga antirasuah telah menyebar seribu orang penyidik ke sejumlah daerah yang direkrut dari berbagai profesi. KPK tentunya berkoordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan pemantauan terhadap sejumlah daerah yang dinyatakan rawan korupsi.

Salah satu yang rawan, yakni suap-menyuap karena biayanya (Pilkada) sangat mahal. Sebut saja Bupati Subang,  IA yang terjaring OTT KPK belum lama ini. Bahkan IA merupakan petahana Bupati Subang yang berpasangan dengan calon wakilnya  seorang purnawirawan TNI.

Tak pelak lagi yang dituding  adalah  biaya politik yang sangat tinggi jelang Pilkada Serentak 2018 membuat sejumlah kepala daerah meraup dana untuk proses pencalonannya. Jadi biaya politik yang sangat tinggi menjadi sebuah momentum terjadinya kasus-kasus yang rawan menjadi kenyataan.

Walau sudah sering  diingatkan  jangan sentuh APBD untuk biaya Pilkada atau bermain mata  dengan pengusaha  dalam soal perizinan.

Di awal tahun 2018 ini  relatif banyak kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan KPK. Temuan masih banyaknya korupsi di daerah, membuat KPK berencana memperkuat tim koordinasi dan supervisi (Korsup) yang tersebar di seluruh provinsi.

Bisa jadi, penguatan Tim Korsup akan dilakukan untuk mewujudkan pilkada yang bersih. Apalagi semua kepala daerah yang tertangkap sedang mencalonkan diri.

Masih banyak ditemukannya tangkap tangan terhadap sejumlah kepala daerah merupakan bentuk penindakan pencegahan terintegrasi yang dilakukan tim korsup KPK di tiap provinsi.

Operasi tangkap tangan bisa lebih cepat dan sering terjadi, lantaran  KPK tak hanya mengandalkan informasi berdasarkan laporan dari masyarakat semata. Nah!

Endang Widarsa, Terusan Bubat Bandung