Kasus Suap Pilkada Garut Nodai Proses Demokrasi

48

BISNIS BANDUNG- Dugaan  suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut sangat disayangkan, sebab kasus itu dinilai telah menodai citra penyelenggara pemilu dan demokrasi di Indonesia.

“Kami menilai kasus suap di Garut  ini menodai proses demokrasi, termasuk merusak citra penyelenggara pemilu. Padahal, ada komitmen dan deklarasi anti-politik uang dan politisasi SARA. Ini harus benar-benar dijalankan,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, pekan ini.

Pihaknya sangat prihatin dengan kasus suap yang diduga melibatkan penyelenggara Pilkada di Kabupaten   Garut    karena seharusnya mereka menjadi motor penggerak penyelenggara demokrasi yang netral, independen, dan profesional, bebas dari berbagai penyimpangan.

Sangat disayangkan  penyelenggara pemilu di Kabupaten   Garut  tersebut malah melakukan perbuatan yang merusak citra penyelenggara pemilu. Namun, ia berharap proses pemilihan di Kabupaten   Garut   tetap berjalan baik.

Penyelenggara pemilu selama ini dihargai oleh masyarakat. Semoga ini tidak terjadi di tempat lain, karena akan merusak penyelenggaraan demokrasi khususnya di Jawa Barat.

Seharusnya, menurut Ineu, penyelenggara pemilu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional sehingga dapat menciptakan iklim demokrasi yang baik sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kasus suap yang melibatkan penyelenggara pemilu ini tidak boleh terulang apalagi kita akan menghadapi event politik yang terus berlanjut sampai pileg dan pilpres yang akan datang,” katanya.

Sementara itu,  Ketua KPU Jabar  Yayat Hidayat memastikan pelaksanaan Pilkada serentak tidak terganggu pasca penangkapan Komisioner KPU Garut AS dan Ketua Panwaslu Garut HH berkaitan kasus suap.

“Kami menjamin proses yang sedang dilaksanakan Polda Jabar tidak akan mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya di Pilkada Bupati Garut dan Gubernur Jabar kedepannya. Kami jamin seratus persen tidak akan mempengaruhi kinerja KPU Garut dalam kepemiluannya,” ucap Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di Mapolda Jabar.

“Tim kampanye ini (timses Soni – Usep) mendatangi Ketua dan beberapa anggota KPU (Garut) dengan menawarkan dan mengiming-imingi. Tapi menolak. Setelah dibawa ke pleno, intinya menolak pasangan tersebut. Perjuangan paslon ini gagal,” katanya.

Namun ternyata, salah satu Komisioner KPU AS menerima uang senilai Rp 100 juta dan satu unit mobil Daihatsu Sigra.

Untuk status AS di KPU, Yayat mengatakan akan segera mengambil langkah. Pihaknya segera berkoordinasi dengan pimpinan KPU pusat dan bakal membawa perkara tersebut ke dewan kehormatan.

“Surat keterangan penangkapan dari Polda akan dijadikan bahan ke KPU RI. Kalau diberhentikan harus siap. Kita sudah siapkan penggantinya,” ujarnya.

Ia  mengaku terpukul dengan adanya penangkapan komisioner KPU Garut tersebut. Perbuatan melanggar hukum anak buahya telah mencederai pelaksanaan Pilkada serentak di Jabar.

“Kami mengapresiasi Polda Jabar. Ini investasi luar biasa terhadap proses demokrasi di Pilbup. Polda telah menyelamatkan demokrasi lokal dari para pembajak yang ingin meraup keuntungan dengan cara-cara yang melanggar hukum,” tuturnya.(B-002)***