Bimtek Dewan Perkuat Kebijakan Pro Rakyat

54

BISNIS BANDUNG- Kegiatan bimbingan (Bimtek)  bagi anggota  dewan  berupa workshop  yang dilaksanakan oleh masing-masing fraksi  difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Bimtek tersebut dilaksanakan  untuk menguatkan kapasitas serta kompetensi para anggota dewan, terutama  mendorong kebijakan yang pro-rakyat dalam rangka menyejahterakan masyarakat, kata Sekretaris DPRD Jabar, Daud Achmad saat menerima tim Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Jabar,  pekan ini.

Ketua Komisi I DPRD  Sumatera Selatan Budiarto Marsul mengatakan, kegiatan bimbingan teknis  sebagai bentuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan materi pendalaman disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari DPRD.

Ia menyebut  Bimtek juga sangat penting sebagai wadah refleksi dan evaluasi kinerja DPRD selama masa sidang yang  telah dijalani.

“Kegiatan bintek harus berjalan seoptimal mungkin dengan harapan pimpinan anggota dprd bisa bekerja lebih maksimal di masa sidang berikutnya,” ujar Budi.

Dipilihnya sekretariat DPRD Jabar  karena ingin secara langsung berkonsultasi sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Bimtek oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda), R.Yunandar Eka Perwira  telah menerima kunjungan Delegasi Study National Assembly Laos di bidang Justice Committee. Delegasi yang terdiri dari enam  orang ini dipimpin Mr. Kham Pheng Vilaphan bertujuan untuk bertukar informasi mengenai pengawasan lembaga legislatif terhadap kinerja pemerintah.

“Menurut mereka, di sana baru  membentuk DPRD tingkat provinsi dan mereka ingin belajar seperti di Indonesia. Kunjungan ini  juga sebagai bahan perbandingan bagi mereka di sana untuk membuat sistem bagaimana DPRD bisa menjadi bagian dari pemerintahan di Laos,” kata Yunandar.

Ia  menjelaskan selain membahas tentang pengawasan terhadap pemerintah, dalam pertemuan tersebut mengemuka  beberapa hal yang menyangkut tugas dan fungsi kedewanan. Salah satunya terkait prosedur pembentukan peraturan daerah dan prosedur penerimaan aspirasi dari masyarakat.

“Ada beberapa hal yang ditanyakan kepada kami, yang pertama itu terkait prosedur pembuatan peraturan daerah. Kemudian yang ke dua terkait prosedur penerimaan aspirasi dan keluhan dari masyarakat, ” tuturnya.(B-002)***