Koperasi Belum Layak Mengelola Angkutan Peroleh Izin

68

BISNIS BANDUNG–Ketua Koperasi Bina Usaha Transportasi Republik Indonesia (Kobutri) Jawa Barat Udin Hidayat mengatakan,  saat ini  banyak koperasi yang belum layak mengelola angkutan , tapi diberi izin. Kegiatannya hanya semacam biro jasa, tidak mampu mengelola usaha,  tertib administrasi, SDM,  pembiayaan angkutan, inovasi angkutan dan pelayanan.

Seharusnya, lanjut Udin , koperasi angkutan yang dipercaya untuk mengelola angkutan oleh pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan diferivikasi terlebih dulu.

Misalnya legalitas koperasi, apakah sudah memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi), rencana bisnis, dan fasilitas yang disediakan. Terlebih koperasi  angkutan diberi dana hibah/hibah kendaraan angkutan umum dan hibah dana operasional kendaraan umum oleh pemerintah daerah dan pusat.

“Sementara ini yang mendapatkan hibah kendaraan umum dari pusat adalah pemda tingkat kota/kabupaten atau provinsi.  Di sisi lain untuk meningkatkan peran koperasi angkutan dalam melayani masyarakat, dipercaya oleh Kementrian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan kredit pembiayaan kendaraan lewat LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir),” ungkap Udin.

Dikemukakan Udin , munculnya kendaraan sewa khusus berbasis aplikasi (on line)  merupakan perkembangan pelayanan bidang angkutan sebagai konsekwensi berkembangnya teknologi informasi  memasuki berbagai sektor bisnis. Masuknya teknologi informasi kedalam sektor angkutan pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri karena memang sangat diminati oleh masyarakat mayoritas perkotaan.

Walaupun saat ini mungkin masih terjadi kesalahan dimana perusahaan aplikasi teknologi informasi merangkap sebagai perusahaan penyelenggara angkutan yang memiliki regulasi  berbeda,  antara regulasi aplikasi dengan regulasi angkutan umum, khususnya angkutan darat dan masih diizinkan angkutan orang dengan mengunakan roda dua (sepeda motor).

Harapan masyarakat terhadap angkutan umum berupa pelanyanan yang mudah, murah, aman, nyaman, tertib, dan lancar (tepat waktu). Pelayaan seperti ini masih jauh dirasakan oleh angkutan umum konvensional, sedangkan angkutan berbasis aplikasi  terdapat beberapa layanan memenuhi keinginan masyarakat.

“Hal ini  menjadi tantangan  bagi koperasi angkutan yang tidak mengikuti perubahan dan tidak memenuhi harapan pelayanan angkutan dari masyarakat,” ujar Udin seraya menyebutkan ,  bagi Badan hukum koperasi yang dapat memanfaatkan perubahan ini akan menjadi peluang dan potensi bisnis angkutan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Apalagi dengan di berlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang   Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pada  pasal 36 dan 37 bahwa perizinan akan diberikan kepada Badan Hukum Indonesia salah satunya Koperasi.

Koperasi pengelola angkutan, menurut Udin, tentu berbeda dengan jenis koperasi lain. Koperasi jasa angkutan  harus memilki legalitas Badan Hukum koperasi termasuk wajib memilki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi), memiliki legalitas perizinan angkutan, kesanggupan memenuhi kewajiban penyelenggara angkutan, kesanggupan memiliki fasilitas perawatan dan pool kendaraan, mampu melaksanakan manajemen opersional dan teknis angkutan.

Khusunya manajemen SDM angkutan umum, memiliki dan menguasai fasilitas teknologi informasi (baik Hardware, Software, maupun Humanware), mampu berinovasi dalam pelayanan angkutan, mampu menyediakan pembiayaan kendaraan angkutan, serta memiliki perencanaan dan rencana bisnis angkutan yang berkesinambungan.

Dengan kriteria seperti itu  berkosekwensi tidak semua koperasi angkutan , apalagi koperasi yang baru berdiri mampu menyelengarakan dan di tunjuk sebagai penyelengara angkutan sewa khusus ( On Line), karena tidak seluruh koperasi yang ada memenuhi kriteria tersebut.

Bertambah tanpa kendali

Lebih lanjut  Udin mengemukakan, penyelengaraan angkutan sewa khusus ( On Line), selama ini secara umum masih dilakukan oleh perorangan . Dari sisi  persaingan usaha , hal semacam ini akan mendorong semakin tinggi dan bertambahnya jumlah kendaraan tanpa kendali  yang berdampak pada ambruknya usaha yang potensial.

Sebab itu  akan banyak manfaatnya apabila dikelola oleh badan hukum koperasi, baik dampak statis yang bernilai ekonomi (harga, biaya dan SHU) maupun dampak dinamisnya atau non ekonomi seperti dampak sosial, inovasi usaha, dan kerjasama  serta peningkatan produktivitas anggota.

Termasuk kemudahan penyaluran kredit pembiayaan kendaraan angkutan yang murah, hibah kendaraan, dana operasional angkutan melalui koperasi, serta kemudahan dalam pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah jika ada badan hukum yang mengelola  pengusaha angkutan.

Hal lain yang perlu diperhatikan, ujar Udin , adalah dampak negatifnya apabila pengusaha angkutan harus “berkoperasi” , sejauhmana kepercayaan pengusaha angkutan kepada koperasi dan sejauhmana kemampuan koperasi mengelola angkutan.

 Walau  dari segi payung hukum atau regulasi, koperasi sebagai penyelenggara angkutan didukung undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri perhubungan.

Menjawab pertanyaan BB mengenai  masalah hibah kendaraan dan dana operasional kepada koperasi, Udin menegaskan , apabila pemerintah  akan memberikan hibah kendaraan angkutan umum  serta dana operasional kepada koperasi ,  mungkin untuk hal ini perlu kebijakan khusus dari pemerintah.

Selain itu , Udin Hidayat  juga menjelaskan keberadaan koperasi yang dipimpinnya.  Dikatakan , sampai saat ini Kobutri Jawa Barat tetap merupakan koperasi jasa di bidang angkutan (transportasi) yang menjadi andalan di Jawa Barat dengan melakukan berbagai jenis usaha untuk menjaga dan mengembangkan kegiatan bisnis anggota.

Hubungan bisnis antara koperasi dengan anggota ,yakni kerjasama kepemilikan jasa angkutan.   Kobutri Jabar sebagai pemilik hak operator atas surat-surat izin trayek (SK Trayek) dan anggota sebagai pemilik  kendaraan, sehingga antara satu dengan lainnya  ada ikatan bisnis yang kuat.

Kobutri Jabar merupakan koperasi primer tingkat provinsi,  beranggotakan para pemilik/pengusaha angkutan ( orang) dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, maupun pemilik/pengusaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek ataupun angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum/khusus.

Jumlah anggota sampai tahun 2017 mencapai 9.627 orang tersebar diseluruh kota/kabupaten se-Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah anggota sebanyak itu anggota aktif sebanyak 3627 orang dengan jumlah kendaraan angkutan umum sebanyak 19.000 unit , terdiri dari angkutan kota dan angkutan perdesaan, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan barang, pariwisata, dan taksi.

Wilayah pelayanan usaha anggota mencakup wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Priangan Timur (Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

Kobutri Jabar merupakan koperasi jasa yang memiliki kegiatan usaha utama jasa angkutan umum , didukung  usaha jasa perbengkelan, perdagangan (kendaraan angkutan umum, suku cadang, jasa survey trayek/penelitian, produksi jasa eksploitasi kendaraan umum, jasa pembiayaan, asuransi dan jaminan sosial serta perdagangan sandang dan pangan).

Untuk menjalankan usaha jasa tersebut di bentuk  lima perusahaan,  yakni perusahaan perdagangan kendaraan dan suku cadang,  perusahaan perbengkelan,  perusahaan pembiayaan dan kredit kendaraan,  perusahaan ekploitasi armada dan perusahaan asuransi dan jaminan sosial.

“Mengenai trayek yang hak operasionalnya oleh pemerintah diberikan kepada Kobutri Jabar mencakup trayek angkutan kota/perdesaan, Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), taksi, pariwisata dan angkutan barang,” tutur Udin Hidayat kepada BB, Senin (5/2/18).

Dikatakan Udin Hidayat, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 ayat (4) penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Badan Usaha lain itu berupa Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan pasal 163 ayat (3) Dalam waktu paling lama lima tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan penumpang umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha yang berbadan hukum secara bertahap.

“Peraturan tersebut mendorong seluruh koperasi angkutan semakin kuat dan berperan dalam pengelolaan angkutan, karena masih banyak angkutan yang dikelola oleh perusahaan perorangan, PO dan CV,” tambah Udin.  (E-018)***