Jalan Tol Salah Kaprah?

110

TANGGAL 9 Maret 1978 merupakan hari pertama rakyat Indonesia mengenal jalan tol. Hari itu Presiden RI, Soeharto meresmikan penggunaan jalan tol Cawang – Cibinong sepanjang 27 km. Jalan itu kemudian terus bertambah panjang  dengan pembangunan jalan tol Cibinong – Bogor dan Bogor – Ciawi. Terbentanglah Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi atau Jagorawi sepanjang 50 km sebagai jalan tol pertama di Indonesia.

Pada awal-awal terbentangnya jalan tol Jagorawi, kendaraan yang melintas pada jalur itu rata-rata sehari 4.133 kendaraan roda empat atau lebih. Sekarang, setelah 40 tahun usianya, Tol Jagorawi dilewati 407.232 kendaraan roda empat aneka jenis sehari, seperti dimuat KOMPAS (5/3).

Peningkatan jumah kendaraan yang melewati jalan tol beratus kali itu menandakan mobilitas penduduk dan arus barang meningkat tajam setelah adanya jalan tol.

Pembangunan jalan tol benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembanghan industri, terutama di sepanjang   jalan itu. Daerah Jakarta-Bogor mengalami perkembangan fantastis. Banyak sekali pabrik, perusahaan, dan permukiman yang tumbuh dan berkembang setelah terbentangnya jalan tol Jagorawi.

Kawasan Cibinong, Cibarusah, Depok, dan sekitarnya, benar-benar berubah menjadi kawasan industri dan permukiman. Padahal sebelumnya, kawasan itu masih merupakan hutan, perkampungan,  kebun karet, dan persawahan.

Melihat kenyataan itu, pemerintah mulai membangun infratruktur berupa jalan tol di seluruh Indonesia. Jalan tol, baik jalan sejajar jalan lama maupun jalan bertingkat, terus dikebut.

Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dalam kurun 40 tahun setelah Jagorawi dibangun, memiliki jaringan jalan tol yang makin luas. Hampir semua kota di P. Jawa sudah saling terhubung melalui jaringan jalan tol.

Dibukanya jalan tol  Cikopo-Palimanan (Cipali)-tembus Brebes mendorong laju pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur itu. Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, sampai Semarang, tumbuh menjadi kawasan ekonomi yang cukup maju.

Kaum investor seolah berlomba membangun pabrik dan kawasan industri di berbagai daerah yang dilalui jalan tol. Begitu pula para pengembang mulai menyasar daerah-daerah yang tadinya sulit dijangkau.

Pembangunan kompleks permukiman, apartemen,  pertokoan, bahkan taman permakaman, berlanjut dan meluas.

Cukup banyak pengusaha, pengembang, kaum industri, dan pemodal, yang meraup ntung dan  pertumbuhan yang

sangat pesat. Bagi mereka pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, sangat menguntungkan. Namun amat sering dibahas, pembangunan jalan tol justru mematikan usaha rakyat kecil.

Banyak sekali warung makanan, restoran, pedagang buah-buahan, kerajinan tangan, dan sebagainya yang langsung bangkrut bersamaan dengan peresmian jalan tol. Tengok jalan arteri Bandung – Purwakarta.

Lebih dari 200 buah warung nasi terkenal yang gulung tikar. Puluhan bangunan bekas restotran di sepanjang jalan itu  dibiarkan kosong dan hancur.

Pembangunan jalan tol di mana pun di dunia, dilakukan untuk mendorong arus barang. Distribusi menjadi sangat lancar dengan adanya jalan tol atau high way.Di mana pun jalan tol hanya diperuntukkan bagi angkutan barang.

Di berbagai negara, angkutan barang hanya terdapat di jalan tol. Tidak mungkin ada konteinr yang panjangnya seperti kereta api, masuk jalan umum bahkan msuk jalan kelas lima.

Kemacetan tidak dapat dihindari dengan banyaknya konteiner, boks, truk, tengki dan lain-lain melintas di jalan umum.  Sebaliknya, sangat banyak bahkan jauh lebih banyak kendaraan pribadi yang menggunakan jalan tol untuk berlalu lintas.

Dilihat dari peruntukannya, penggunaan jalan tol di Indonesia tampaknya seperti salah kaprah. Pemisahan lajur barang dan kendaraan pribadi di tol Jakarta-Cikampek, merupakan arah pembangunan yang benar.

Apakah kita mampu mengembalikan fungsi jalan tol  hanya untuk angkutan barang? Amat sulit, kecuali kita membangun lagi jalan tol yang terpisah, seperti yang dilakukan di jalur Jakarta-Cikampek.

Termasuk salah kaprah juga ketika Kementerian Perhubungan melarang truk dan konteiner pengangkut barang masuk jalan tol. Jalan tol itu ”milik” pengangkut barang, bukan didominasi kendaraan pribadi. ***