Kampus Dilarang Menjadi Tempat Kampanye Pilkada

70

BISNIS BANDUNG- Lembaga pendidikan tidak boleh dipergunakan untuk kampanye oleh setiap pasangan calon peserta Pilkada Serentak 2018. “Jika ada paslon yang berkampanye di lembaga pendidikan seperti sekolah, saya minta segera laporkan hal tersebut ke panwaslu atau bawaslu,” kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, di Bandung, Selasa.

Menurut dia, lembaga pendidikan adalah tempat yang tidak boleh tersentuh kampanye oleh setiap pasangan calon yang berlaga di kontestasi Pilkada Serentak 2018 sehingga apabila ditemukan sekolah menjadi tempat kampanye berbagai pihak yang menggelar kampanye bisa terkena sanksi.

“Penegasan lembaga pendidikan tidak boleh digunakan untuk kampanye juga selalu saya sampaikan saat Komisi V DPRD melakukan audiensi dengan mitra kerja kami, seperti saat dialog dengan kepsek dan guru di Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu,” katanya.

Aturan hukum tentang larangan lembaga pendidikan digunakan sebagai tempat kampanye tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada.

“Jadi kalau ada oknum parpol atau paslon yang melakukan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan, sekali lagi segera laporkan ke Panwaslu atau Bawaslu karena aturannya jelas ada,” kata dia.

Selain itu,  para tenaga pendidikan seperti guru yang tercatat sebagai ASN diharapkan bisa menjaga netralitasnya pada Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat.

“Tentunya netralitas ASN harus diperhatikan oleh semua guru, terlebih ada aturan dari Menpan RB terkait netralitas ASN ini. Kalau sampai ada ASN yang ketahuan memihak salah satu paslon, maka akan ada sanksi,” tuturnya.

Netralitas

Dalam menjaga netralitas ASN, Desk Pilkada Jawa Barat menggelar rapat koordinasi Pilkada Serentak 2018 di Gedung Sate Bandung, Jumat, yang salah satu pembahasannya ialah pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan percepatan pencetakan KTP elektronik.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mengatakan netralitas ASN di Jawa Barat harus terus ditingkatkan dalam Pilkada Serentak 2018 ini.  Kini terdapat 41 ribu PNS Pemprov Jawa Barat dan 30 ribu honorer sehingga ada sekitar 71 ribu ASN  yang harus bersikap netral dalam pilkada di Jawa Barat.

Sementara itu, KTP elektronik harus dibahas khusus supaya para wajib KTP di Jawa Barat memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

Apabila belum bisa dicetak KTP elektroniknya, kata Iwa, bisa dibuatkan surat keterangan dari setiap dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.

“Sehingga saya minta disdukcapil menyelesaikan KTP elektronik melalui program kerja dan antisipasi, penanggulannya juga. Sehingga melalui pertemuan ini, ada solusi bersama pemerintah kota dan kabupaten,” kata Iwa dalam rapat tersebut.

Selain itu, lanjut Iwa, dalam rakor tersebut juga dibahas tentang proses pemantauan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pemantauan pencairan bantuan keuangan, penerbitan surat edaran netralitas ASN, penetapan tujuh pjs kepala daerah, dan kampanye yang terbebas dari fasilitas pemerintah.

Sedangkan terkait bantuan keuangan, Desk Pilkada akan menjadikan perhatian khusus bagi kota dan kabupaten agar digunakan sebaik-baiknya sesuai rancangan anggaran. Terutama untuk peningkatan partisipasi pemilu dan fasilitas video conference untuk koordinasi.(B-002)***