Udin Hidayat, Drs. MTi., Tiada Sukses Dapat Diraih Tanpa Keterlibatan Orang Lain

125

Drs. Udin Hidayat MTi., lahir di Sukabumi  18 Oktober 1962, adalah anak dari pasangan Nawawi (Alm) dan Hamizah (Almh). Ia kini menjabat sebagai Ketua Koperasi Bina Usaha Transportasi Indonesia (Kobutri) Jawa Barat. Selain itu ia juga berprofesi sebagai dosen di Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Jatinangor Sumedang.

Sebelum bergabung dengan Kobutri Jawa Barat, suami dari Dra. Emma Hikmawati (52) ini juga pernah menggeluti berbagai usaha, mulai dari pedagang, peternak, pemilik dan pengelola sewa kendaraan (rental) serta pengelola travel.

Dari berbagai kendala dan resiko berbisnis yang dialami sebelumnya, Udin Hidayat kemudian beralih dan fokus pada bisnis angkutan kota di  Bandung.

Ia mengungkapkan bahwa, jumlah angkutan kota yang ada di kota Bandung sebanyak 5.523 unit, dan terbagi dalam 38 trayek. Masing-masing trayek dikelola oleh 3 koperasi angkutan, yaitu Kopamas, Kobanter Baru, dan Kobutri Jawa Barat.

“Sementara, kendaraan untuk angkutan kota (Angkot) trayek yang pertama itu dimiliki dan dikelola oleh Kobutri Jabar, sehingga setiap pengusaha angkot diwajibkan menjadi anggota koperasi angkutan yang mengelola jalur tersebut,” tutur Udin Hidayat, yang pada tahun 2010 menjadi anggota Kobutri Jabar, dan pada tahun 2013 menjadi anggota Kobanter Baru Jabar.

Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2011, Udin Hidayat diminta oleh anggota koperasi, khususnya oleh Drs. H. Achmad Kurdi (Ketua Kobutri), untuk menjadi pengurus Kobutri Jabar, dengan jabatan sebagai Ketua Bidang Bisnis. Tahun 2014, ia diangkat menjadi Ketua Harian untuk membantu Ketua Umum yang sudah sepuh, dengan periode kepengurusan sampai tahun 2019.

Diakui oleh Udin Hidayat bahwa, mengelola sebuah koperasi ternyata bukan hal yang mudah, apalagi mengelola sebuah koperasi angkutan yang memiliki karakter bisnis yang penuh persaingan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan, serta anggotanya yang datang dari berbagai ras.

Selama mengelola koperasi angkutan, ada berbagai pengalaman positif dan negatif, yakni bagaimana mengelola angkutan umum yang sesuai dengan regulasi, termasuk menyamakan kepentingan dan semangat kerjasama.

Ayah dari Andha Velany, ST. (34), Andima Printy Mauliana (31) dan Andiga Badarramadan (19) ini mengklaim bahwa, keberhasilan yang ditorehkan Kobutri Jabar pada periode kepengurusannya antara lain adalah, menjadikan Kobutri Jabar sebagai koperasi angkutan tingkat provinsi dengan keanggotaan yang tersebar di lebih dari 12 kota / kabupaten di Jawa Barat.

Serta sebagai koperasi angkutan percontohan di Jawa Barat pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Perhubungan, memperoleh Sertifikat NIK, dan inovasi angkutan kota di Bandung menjadi Angklung (Angkutan kota keliling Bandung-Angkot eksekutif dan mewah) .

Keberhasilan koperasi bisa dilihat juga dari jumlah anggotanya yang mencapai 9.634 orang. Dari jumlah anggota tersebut, yang aktif terbanyak berdomisili di kota Bandung, yakni sekitar 27,5%.

Dikemukakan pula oleh Udin Hidayat bahwa, persaingan usaha dari berbagai sektor cukup ketat, serta tuntutan regulasi angkutan umum, maupun tuntutan pelayanan angkutan umum dari masyarakat, terlebih dengan munculnya aplikasi (taxi on line).

Udin mengaku bahwa, untuk mempertahankan eksistensinya, Kobutri Jabar mencanangkan beberapa program, yang di antaranya adalah, program inovasi fasilitas angkot menjadi Angklung (Angkutan kota keliling Bandung – Angkot eksekutif dan mewah).

Tujuannya adalah, untuk meningkatkan minat masyarakat agar kembali ke angkot. Target tersebut membutuhkan waktu sekitar dua tahun (dengan dukungan pemerintah).

Kemudian program angkot/angklung berbasis aplikasi (On Line), yang tujuannya adalah, untuk memudahkan serta memberi kepastian pelayanan bagi masyarakat.  Selanjutnya adalah program pembiayaan / kredit kendaraan angkutan, yang tujuannya untuk menurunkan biaya operasinal angkutan umum, dan membutuhkan waktu satu tahun (dengan dukungan perbankan serta pemerintah/LPDB).

Juga ada program konversi angkot ke angkutan massal / bus, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas angkut dan menurunkan jumlah armada (mengurangi kemacetan), dengan dukungan perbankan serta pemerintah, baik regulasi maupun fasilitas hibah. Berikutnya adalah, pembentukan divisi angkutan sewa khusus / taxi online, untuk menangkap peluang usaha taxi online yang wajib berbadan hukum.

Juga pengembangan usaha, yakni perubahan mindset pengusaha dan operator angkutan umum, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta perubahan etika dan prilaku operator maupun pengusaha.

Kemudian, program diversifikasi usaha serta peningkatan skala usaha, dan program peningkatan kualitas maupun profesionalisme SDM Koperasi, juga program peningkatan kinerja pengurus, pengawas dan karyawan koperasi.

Penganut motto hidup “Tiada Sukses Diraih Tanpa Keterlibatan Orang Lain” ini menuturkan bahwa, dalam merealisasikan program-program tersebut, Kobutri Jabar memiliki beberapa kendala diantaranya, kesadaran kerjasama SDM yang ada, kelemahan akses terhadap lembaga pembiayaan, kemampuan teknis manajerial, dan kepercayaan pemerintah kepada koperasi angkutan.

Untuk mencapai tujuan program dan pengelolaan koperasi angkutan, Udin Hidayat belajar dan berlatih tentang kewirakoperasian dan manajemen transportasi umum.

Selain sebagai pengurus Kobutri, Udin juga memiliki profesi lain, yaitu sebagai tenaga pengajar di Ikopin (Institut Koperasi Indonesia) Jatinangor Kab. Sumedang.

“Kesulitan yang terjadi dengan dua profesi ini adalah, harus dapat membagi waktu yang sangat ketat. Walaupun demikian, profesi sebagai pengusaha angkutan sudah menjadi pilihan yang tidak mudah untuk ditinggalkan,” ungkapnya kepada BB.

Menurut Udin, pelayanan angkutan bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Tetapi kenyataannya hingga saat ini masih belum dilakukan oleh pemerintah, dan masih mengandalkan masyarakat untuk menyediakan angkutan umum, baik secara perorangan, koperasi, maupun perseroan terbatas.

Pemerintah lebih banyak melakukan pembinaan dan pengawasan yang dituangkan dalam bentuk regulasi yang terkadang menghambat dan menimbulkan beberapa persepsi.

“Seharusnya, jika memang diserahkan kepada badan usaha berbadan hukum, maka sebaiknya pemerintah mempercayakan sepenuhnya, serta memberikan perhatian terhadap kelemahan, khususnya koperasi. Bila disediakan hibah, baik kendaraan maupun biaya operasional kendaraan seharusnya diberikan kepada koperasi yang ada di wilayah,” pungkas penggemar warna hijau itu kepada BB.   (E-018)***