KPK Minta Pengusaha Jabar Jangan Takut Calon Kepda

75

BISNIS BANDUNG- Jika ada calon kepala daerah  di Provisi Jawa Barat yang berlaga  dalam Pilkada Seretantak tahun  2018 ini  meminta sesuatu kepada pengusaha jangan segan-segan melaporkan kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK tentunya.

Sebagai kesungguhan dan langkah kongkret untuk mencegah atau menjauhkan pengusaha dari tindak pidana korupsi juga dilakukan dengan dibentuknya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat bekerjasama antara Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) dengan Kadin Provinsi Jawa Barat.

“Melalui  komite advokasi ini,  ada semacam kesepakatan bersama antar mereka. Kalau mereka sepakat untuk tidak memberikan maka ini otomatis jadi hal yang baik untuk diteruskan. Pejabat kita itu sudah digaji oleh uang rakyat sehingga tidak perlu lagi diberikan sesuatu oleh pihak tertentu,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung sate Bandung, Rabu pekan ini.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat, Agung Suryamal mengatakan pihaknya menyambut baik dibentuknya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat karena hal tersebut merupakan bentuk kerja sama antara dunia usaha dan lembaga antirasuah dalam pencegahan tindakan korupsi.

Menurut Agung, saat ini banyak keterlibatan para pengusaha swasta dalam kasus tindak pidana korupsi. “Yang terjerat kasus korupsi oleh KPK itu 70 hingga 80  persen dari kalangan pengusaha,” kata dia.

Janji-janji

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan  meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah yang sedang berlaga di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat.

“Kemarin kita baru melakukan pertemuan dengan para pasangan calon kepala daerah hari ini dengan para pelaku usaha. Kita juga mengingatkan pengusaha jangan ada rasa takut ketika dimintai oleh calon kepala daerah, dengan memberikan janji-janji,” ungkapnya.

Ditemui usai menjadi pembicara pada acara Pendampingan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi Provinsi Jawa Barat, di Aula Barat Gedung Sate, Basaria juga meminta pelaku usaha agar tidak memberikan sesuatu kepada calon kepala daerah dengan maksud tertentu.

“Jadi maksudnya pengusaha itu dengan segala cara, dia mencoba memberikan sesuatu (kepada calon kepala daerah) dengan ada kesepakatan kalau yang bersangkutan jadi, duduk sebagai kepala daerah itu dia akan mendapatkan tender. Ini yang kita sebut ijon,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha  menyebutkan hingga saat ini ada 12 kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi sehingga Jawa Barat tercatat sebagai provinsi peringkat pertama yang jumlah kepala daerahnya paling banyak terjerat korupsi di Indonesia.

“Ada 75 bupati wali kota plus 18 gubernur yang terjerat korupsi. Jadi ada 93 kepala daerah yang tersangkut kasus di KPK. Nah, dari 93 itu 12-nya dari Jawa Barat. Itu angka tertinggi dibandingkan daerah lain,” katanya.

 Asep mengatakan provinsi tetangga Jawa Barat, yakni Jawa Timur, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsinya hanya delapan orang. “Jadi mau enggak mau, Jawa Barat memang tertinggi yakni 12, yang lain itu di bawah itu. 12 itu kan dua digit angkanya,” kata dia.

Ke-12 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dengan bermacam modus, yang terakhir yakni di Kabupaten Subang ada kaitannya dengan pengusaha sementara di Kabupaten Bandung Barat dari internal OPD serta di Kabupaten Karawang dengan pihak swasta.

“Tapi banyak juga yang ada kaitannya dengan suap dari pengusaha, itu terkait dengan izin dan lain-lain,” kata dia.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah tingkat kabupaten/kota harus memiliki komitmen yang kuat agar jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tidak bertambah lagi.(B-002)***