Pacu Industri Berorientasi Ekspor

65

STABILITAS makroekonomi yang terjaga disertai struktur perekonomian yang kuat merupakan prasyarat untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Upaya untuk mencapai tujuan itu perlu didukung surplus neraca transaksi berjalan yang antara lain bisa ditempuh melalui percepatan pengembangan industri berorientasi ekspor, baik padat karya maupun berteknologi tinggi termasuk industri hilir.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia (BI) di Batam, Kepulauan Riau, akhir pekan kemarin.

Hadir pada kesempatan itu Gubernur BI Agus Martowardojo, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, dan Kepala BP Batam Lukita Tuwo.

Agus menyampaikan bahwa hasil rakor mengidentifikasi empat kebijakan utama untuk mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh yang didukung insentif memadai serta infrastruktur berkualitas.

Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di sektor manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Adapun yang terakhir ialah keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.

“Dari identifikasi itu, yang pertama dan paling utama yakni mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal,” ujar Agus Martowardojo se-usai rakor tersebut.

Agus menerangkan berbagai cara juga akan dilakukan untuk ­mendorong industri berorientasi ekspor tersebut, di antaranya mempercepat implementasi program Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi antara pusat dan daerah, terutama di daerah yang memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) dan kawasan ekonomi.

Kemudian, penyediaan insentif fiskal yang mencakup kegiatan ­ekspansi bisnis, industri pionir, e-commerce, UMKM kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta kawasan ekonomi khusus.

“Selanjutnya, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian tarif bahan baku dan barang impor yang memberi insentif berkembangnya industri manufaktur, disertai penyederhanaan proses untuk memperoleh lisensi di lokasi industri dan perizinan ekspor dan impor,” tutup Agus.

Kunci pertumbuhan

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menambahkan ekspor dan investasi menjadi kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, pada 2018 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 11%.

Target itu ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia pada 2017 yang mencapai US$168,7 miliar atau tumbuh 16,2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia juga berhasil mencatat surplus perdagangan sebesar US$11,8 miliar.

“Meski demikian, pemerintah masih terus berupaya meningkatkan ekspor barang-barang bernilai tambah tinggi,” ujarnya. Enggar juga menyampaikan tiga hal pokok utama yang perlu diperhatikan dalam peningkatan ekspor.

“Ketiga hal itu yakni menjaga ke-tersediaan bahan baku dan barang modal serta stabilitas harga barang modal pada harga internasional yang kompetitif, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan ekspor jasa,” pungkas Enggar. (C-003/bbs)***