Optimalisasi Kewirausahaan Turunkan Angka Kemiskinan

73

BISNIS BANDUNG- Melalui peraturan daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  untuk mengoptimalisasi kewirausahaan di Provinsi Jawa Barat melalui peraturan daerah.

Salah seorang Anggota BP Perda DPRD Jabar, Iemas Masitoh mengatakan, tujuan pembentukan raperda kewirausahaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Untuk itu, BP Perda melakukan hearing dialog ke masyarakat pelaku usaha menengah kecil  (UMKM) agar bisa mendapatkan masukan dan ide ide agar bisa dimasukkan dalam muatan lokal raperda kewirausahaan.

“Raperda ini sesungguhnya sangat aspiratif dan juga berlandaskan aspek filososfis dan sosiologis, yuridis, empiris yang bisa diterapkan langsung terhadap masyarakat,” ujar Iemas dalam acara Hearing Dialog  yang diselenggarakan Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat di Desa Karang Tengah, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon,  baru-baru ini.

Rombongan BP Perda dihadiri oleh Herlas Juniar,  Darius Doloksaribu,  Chumaidi, Ali Wardhana,  Abdul Muis, Cucu Sugiyati, Wiwien Winingsih dan dipimpin oleh Imas Masitoh selaku anggota dewan dari dapil Cirebon – Indramayu

Raperda tentang kewirausahaan merupakan raperda inisiatif dari DPRD Provinsi Jawa Barat  untuk mengakomodir kebutuhan dari UMKM  di Jawa Barat sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan menciptakan infrastruktur kewirausahaan yang meliputi berbagai aspek di antaranya sarana prasarana, pembiayaan, perizinan, kemitraan dan promosi.

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Kecil, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil  Provinsi Jawa Barat Oce Kosasih mengapresiasi raperda inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat tentang kewirausahaan. Oleh sebab itu, pihaknya mendukung penuh pelaksanaan di lapangan agar bisa berjalan maksimal.

“Sesuai dengan program pemerintah, dukungan untuk mencetak 100 ribu  wirausaha ini sangat bagus. Dinas juga akan mengoptimalkannya, terlebih  didorong dengan adanya raperda kewriausahaan ini,” tutur Oce.

Dikabarkan  sampai  triwulan pertama tahun  2018, jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 59,2 juta. Data terbaru dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan, setidaknya lebih dari 5 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah telah bertransformasi ke platform digital atau sekitar 8 % dari total keseluruhan.

Ketua Jaringan Penguasaha Nasional (Japnas) DPD Jawa Barat Iwan Gunawan mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi industri mikro adalah sulitnya mengurus perizininan serta membuka kemitraan dengan pelaku usaha sejenis dan berlainan jenis.

“Digitalisasi menuntut pelaku usaha untuk memperkuat lini usaha dengan platform online yang mumpuni. Namun mereka juga masih memiliki Kelemahan di beberapa aspek misalnya kelengkapan perizinan, dan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar pengusaha sejenis maupun yang berlainan,”turunya.

Meski  sudah banyak yang beralih ke platform digital, tak sedikit pelaku UKM yang belun mengusai seluk beluk marketing online. Namun jauh lebih penting lagi, kolaborasi antarproduk juga dapat memperkuat sistem pemasaran, khususnya di ranah online.

‎Ia mengemukakan, pentingnya jejaring di antara pengusaha ini berkenaan dengan nilai ekonomis yang dihasilkan dari produk mereka. Semisal UMKM rotan dapat bersinergi dengan produsen kulit, sehingga produknya memiliki nilai tambah dan lebih jauh lagi berpeluang untuk diekspor ke pasar mancanegara.

Sementara jejaring vertikal, menurut dia, diperlukan untuk mendapatkan izin usaha, legal aspek, dan sebagainya. Hal itu dinilai penting untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha yang selama ini dinilai sulit dan prosedurnya berbelit-belit.(B-002)***