Sejumlah BUMD di Jabar dalam Masa Penyehatan

50

BISNIS BANDUNG-  Sebagai bentuk  konfirmasi terkait laporan keterangan pertanggung jawaban  (LKPJ) 2017 dan LKPJ  akhir masa jabatan (AMJ) 2013 -2018 Gubernur Jawa Barat, Pansus I DPRD  menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unsur  pemerintah provinsi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan,  rapat tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi LKPJ Tahun 2017 dan AMJ  2013-2018 yang telah dilakukan oleh Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Apa yang sudah didiskusikan dengan komisi-komisi, maka kita diskusikan lagi sebagai  konfirmasi,”   ucap Aher kepada wartawan di  Gedung DPRD Jabar, Senin pekan ini.

Aher menambahkan, terkait salah satu pembahasan yang mencuat pada  kesempatan tersebut mengenai pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Terkait BUMD terus dibenahi sejak tahun 2008. Dan  kita terus melakukan pembehanahan, sebagiannya sudah berhasil sehat dan beberapa di antaranya dalam masa penyehatan,” tuturnya.

“Saya kira ke depan  harus punya orientasi, BUMD ini harus dipantau  terus disehatkan serta dirasionalkan, ” ujarAher.

Permasalahan yang dialami saat ini diakuinya  terdapat pada tidak efektifnya sumber daya manusia di beberapa BUMD.

“Ini juga menjadi beban bagi BUMD sampai hari ini kami tidak berani  melakukan tindakan PHK, namun  harus ada penyelesaian  meskipun akhirnya mempunyai dampak kurang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan, rapat pembahasan dilakukan sebagai  langkah konfirmasi penjelasan kepada Gubernur Jawa Barat dalam rangka  pelaksanaan tugas Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Ada dua hal yang pertama LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan  Gubernur Jawa Barat. Secara teknis visi misi gubernur bisa dipahami, setelah  Pansus berdiskusi dengan gubernur terkait dengan program  program yang sudah dilakukan,” paparnya.

Selain itu Ineu menambahkan, pada kesempatan tersebut membahas persiapan  rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan rapat paripurna mendatang  mengenai Laporan Pansus I tekait LKPJ Tahun 2017 dan LKPJ AMJ Tahun  2013-2018 Gubernur Jawa Barat.

“Ada beberapa hal yang menjadi catatan pada rapat pansus gubernur ini  di antaranya pembangunan monumental yang harus segera diselesaikan,  kemudian pembenahan terhadap aset provinsi yang di dalamnya terdapat BUMD,” ujar Ineu.

Ineu berharap, terkait permasalahan yang kini dihadapi oleh sebagian BUMD perlu  secepatnya dilakukan pembenahan. Pihaknya melalui Komisi III akan terus melakukan evaluasi, dan pengawasan agar ke depan BUMD di Provinsi Jawa Barat bias berjalan dengan baik.(B-002)***