Massa Tolak Kriminalisasi Atas Petani Dan Pejuang Agraria

16

Ratusan orang yang tergabung dalam gerakan aliansi reforma agraria, berunjuk rasa di depan kantor dprd kabupaten cianjur, kamis siang.

Mereka menuntut kriminalisasi terhadap petani dihentikan, dan tanah untuk petani segera didistribusikan, demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Massa yang tegabung dalam gerakan aliansi reforma agraria  beraksi di depan gedung dprd kabupaten cianjur, kamis siang. Selain berorasi, mereka juga beraksi teatrikal sebagai simbol penderitaan para petani penggarap akibat rezim penguasa hak tanah.

Mereka menuntut kriminalisasi atas petani dihentikan, dan segera distribusikan tanah untuk petani demi terwujudnya ketananan pangan nasional, serta segera cabut hak guna usaha yang diterlantarkan sesuai undang-undang nomor 20 tahun 1961, dan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 dalam pasal 17.

Mereka juga mendesak kantor atr bpn kabupaten cianjur, meminta kejelasan status hgu atau hak guna usaha pt pasir luhur dan pt hanjasari, serta mempertanyakan perpanjangan hgu tersebut.

Selain itu, mereka juga menduga ada keganjilan perbedaan lokasi hgu dengan yang digarap perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan juga telah mengabaikan fakta di lapangan.

Tentang kewajiban pemegang hgu melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai peruntukan serta persyaratan, yang ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, dalam peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 pasal 12.

Para petani penggarap kabupaten cianjur mengharapkan dukungan pemerintah daerah, dprd, dan seluruh pemangku kebijakan, dengan komitmen untuk menyelesaikan konflik agraria beraspek keadilan sosial, keadilan ekonomi, ekologi, dan lingkungan.

Heri Setiawan, Bandung TV.