Pemprov Jabar Raih Anugerah Skema Pembiayaan Alternatif Kementerian PPN/Bappenas

73

BISNIS BANDUNG- Kementerian PPN/Bappenas menganugerahkan penghargaan khusus pembangunan infrastruktur daerah skema KPBU kategori Proyek Infrastruktur  Non Anggaran Pemerintah kepada Provinsi Jawa Barat. 

Pemberian anugerah khusus infrastruktur tersebut disampaikan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jakarta.

“Kementerian PPN/Bappenas memberikan penghargaan khusus pembangunan infrastruktur daerah Skema KPBU kepada  Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas komitmen kuat dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui  skema pembiayaan alternatif yang memanfaatkan dana-dana jangka panjang milik publik, menciptakan sinergi  pembiayaan dana pemerintah dan non pemerintah,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pekan ini.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)  yang berjarak sekitar 68 kilometer dari Bandung dan 180 kilometer dari Jakarta dengan  akses berupa jalan raya dan kereta api yang menghubungkan Bandung, Kertajati, dan Cirebon.

Jalan Tol Cisumdawu untuk  menghubungkan Bandung-Kertajati, Jalan Tol Cipali yang menghubungkan Kertajati-Kawasan Industri Karawang, serta jalur langsung menuju Pelabuhan Cirebon.

Untuk merealisasikan pembangunan BIJB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013.

PT BIJB bertanggung jawab untuk pembangunan sisi darat, pengembangan dan pengoperasian bandara bersama dengan PT Angkasa Pura II, serta pengembangan Kawasan Aerocity yang terintegrasi dengan bandara untuk mengembangkan  perekonomian di sekitarnya.

Saat ini, dari kebutuhan tanah seluas 1800 hektare, sebesar 1040 hektare telah dibebaskan oleh BIJB. Rencananya, BIJB akan mengoperasikan dua landasan pacu sepanjang 3000 meter dan 3500 meter, terminal berkapasitas 18 juta penumpang, dan terminal kargo berkapasitas 1,5 MT kargo per tahun.

“Dari sisi pembiayaan, Pemprov Jabar  telah berfikir secara kreatif di tengah tantangan kebutuhan pembangunan sebesar 2,6 triliun rupiah. Untuk memenuhi pembiayaan, Pemprov Jabar  tidak hanya  melakukan investasi langsung sebesar 808 miliar rupiah, tetapi juga melakukan upaya pemenuhan ekuitas melalui fasilitasi Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dengan memanfaatkan skema creative financing berupa Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), serta melakukan pemenuhan pinjaman dari sindikasi Bank Syariah,”  jelas   Bambang.

Melalui terobosan Pemprov Jabar pada skema pembiayaan alternatif yang “out-of-the-box” , BIJB dapat dibangun tanpa  harus mengandalkan 100% dana anggaran pemerintah. Pemikiran ini diharapkan dapat diadopsi oleh Pemerintah Provinsi  lain di Indonesia, sehingga muncul inisiatif dan keberanian dari pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan.

Melalui pembangunan yang dimulai dari masyarakat setempat (bottom-up), maka “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” sebagai Ide dari RKP 2019 dapat dilaksanakan dengan segera di seluruh Indonesia.(**)