Dewan Mengawasi Perencanaan Hingga Realisasi BUMD di Jabar

41

BISNIS BANDUNG-  Berdirinya BUMD di Jawa Barat terdapat tujuan konkrit, yakni  keberlangsungan perusahaan yang  bisa mandiri dan memberikan  kontribusi yang besar bagi  Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi  yang cukup pesat proyek pembangunannya  di segala sektor.

“Kita sebagai pemilik dan masyarakat sebagai sasaran kemanfaatan dari proyek pembangunan tersebut sangat berharap dapat selalu mengoptimalkan  pelayanan bagi masyarakat Jabar,” ujar Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi dalam sambutannya pada acara  pembukaan  RUPS PT Jasa Sarana di sebuah hotel Kota Bandung, Rabu (8/5/).

Ia menyatakan pihaknya mengapresiasi stakeholder PT Jasa Sarana  sebagai salah satu BUMD Pemprov Jabar sudah  berkontribusi positif terhadap perkembangan pembangunan.

Karena itu,  DPRD Jabar akan terus memantau semua kegiatan  BUMD sesuai dengan fungsi dewan dalam kinerjanya. Target yang ingin  dicapai selain untuk masyarakat juga untuk kontribusi yang positif untuk  Jawa Barat.

Dengan demikian,  sudah sepatutnya dewan untuk mengawasi mulai dari  perencanaan hingga realisasi pembangunan di Jabar.

“Kerja keras dari mitra dari BUMD sudah baik, namun dari catatan kami baik keduanya harus dapat mengoptimalkan agar dapat menjadi lebih baik  demi kemajuan Jawa Barat,” katanya.

Kendati demikian, tuturnya  masih banyak catatan penting yang harus diperbaiki PT Jasa Sarana. Di  antaranya beberapa proyek pembangunan yang dikelola PT Jasa Sarana tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

Hal itu tentu akan  menghambat proses kemajuan pembangunan di Jawa Barat. Jasa Sarana yang  memiliki belasan anak perusahaan dibebani tanggung jawab sejumlah  program prioritas di RPJMD juga penuntasan sejumlah proyek fisik seperti tol Soreang-Pasirkoja, Cisumdawu dan Bogor Ring Road.

“Kami lihat perlu ada keseriusan dalam penuntasan ini, karena fisik ini  sifatnya jangka panjang. Selain itu, kami terus mendorong agar PT JS dan  BUMD lainnya untuk meningkatkan upaya pelayanan terhadap Pemprov Jabar  terutama masyarakat Jawa Barat,” ucapnya.

Direktur Utama Jasa Sarana, Mulyadi mengatakan, pihaknya mengakui belum  maksimalnya kinerja perusahaan milik daerah tersebut. Pasalnya beberapa kendala dan upaya pembenahan di Jasa Sarana dan anak perusahaannya terus  dilakukan.

Akan tetapi, ia  berkomitmen untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik lagi untuk kemajuan Jawa Barat. Tentunya semua itu  perlu dukungan penuh dari semua pihak terutama dari DPRD sebagai pengawasan.

“Sesuai dengan  tujuan dan komitmen kami senantiasa berupaya untuk lebih  baik lagi kedepannya,” jelasnya.(B-002)***