Kebijakan Pemda Semestinya Sejalan Aspirasi Masyarakat

68

BISNIS BANDUNG- Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) semestinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut, sehingga kebijakan publik yang ditetapkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik.

Kepada  pers pekan ini, Ketua DPRD Jabar,  Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan, saat ini masyarakat  dituntut untuk mampu memberikan partisipasi dalam proses pembentukan suatu kebijakan publik.

“Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, khususnya dalam merumuskan kebijakan publik,” katanya.

Ia mengatakan selain mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam perumusan sebuah kebijakan publik, pihaknya juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir masukan dari masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD Jawa Barat, menurut dia, sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung hal tersebut, tepatnya akhir tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu mekanisme yang bertujuan  mempermudah penerimaan masukan atau aspirasi dari masyarakat melalui Information Center, E Aspirasi, dan E Magazine Bewara yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.

“Selama ini kebijakan publik dibuat karena adanya partisipasi masyarakat, ini lebih menekankan bagaimana untuk masyarakat agar berperan aktif,” ucapnya.