Mutasi Pejabat Pemprov untuk Optimalkan Kinerja

81

BISNIS BANDUNG- Jelang akhir masa jabatan kepemimpinan Gubernur Ahmad dilakukan rotasi sebanyak 140 pejabat struktural dan fungsional ( esselon II, III dan IV), termasuk empat orang di lingkungan Sekretaiat Dewan.  

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Syahrir,SE menilai  mutasi dan promosi para pejabat dilingkungan pemprov Jabar   layak diapresiasi, mengingat kalau pelantikan ditunggu sampai  gubernur  baru tentunya terlalu lama.  Padahal sudah cukup banyak kekosongan jabatan, karena pejabatnya sudah pensiun dan beralih tugas.

“Kami  Komisi I DPRD Jabar  mengapresiasi Pemprov Jabar mengisi kekosongan 140 pejabat. Ini sangat penting untuk kesempurnaan kinerja  pemerintahan Pemprov Jabar dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat,” katanya.

Dengan  terisinya  kekosongan jabatan diharapkan kinerja Pemprov Jabar  semakin baik lagi.” Ini patut kita paresiasi,” kata Syahrir usai menghadiri pelantikan pejabat struktural dan fungsional dilingkungan Pemprov Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (16 Mei 2018).

Tampak hadir  Sekretaris Dewan Daud Achmad serta pelantikan yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan itu juga dihadiri kepala FKPD Pemprov Jabar.

Bersama 140 yang dilantik, di antaranya 4 orang pejabat Sekretariat DPRD Jabar yakni, Kabag Humas dan Protokol Yedi Sunardi, Kabag Keuangan Iis Rostiasih, Kasubag Urusan Dalam Bagian Umum Heni Margawati dan Kasubag Protokol & TU Donny Firmansyah.

“Kepada pejabat Sekretariat DPRD Jabar yang dilantik  kami ucapkan selamat bekerja dan  diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya dari pejabat sebelumnya,” ujar Syahrir.

Mutasi  berlanjut

Dalam sambutannnya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan pelantikan pejabat ini untuk mengisi kekosongan jabatan karena SOTK baru yang bulan Maret lalu ditetapkan yang diakuinya belum terisi semua. Kekosongan terjadi karena banyak yang pensiun.

 Aher mengungkapkan, mutasi dan promosi jabatan masih dimungkinkan terjadi dalam waktu dekat ini selama ada izin dari Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan aturan berlaku. Hal ini mengingat masih adanya kekosongan jabatan di sejumlah OPD.

“Masih dimungkinkan ada pelantikan asal ada izin Kemendagri. Ini terkait dengan kekosongan jabatan, mungkin di awal Juni, kan sudah dimintakan persetujuan pelantikannya,” ucap Aher.

Aher menuturkan, saat ini masih ada 30 lebih pejabat eselon IV yang belum mendapatkan jabatan. Namun aturan baru membuat Pemprov tidak bisa langsung mengangkat dan memberhentikan pegawai atau pejabat baru.

Sejak 12 Agustus 2017, kata Aher, Kepala Daerah tidak lagi punya kewenangan langsung untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali ada izin dari Kemendagri. “Jadi pelantikan hari ini atas izin dari Kemendagri,” ujarnya.(B-002)***