Arif Ramdani, MH. Baznas Membantu Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan

74

Arif Ramdani, MH., lahir di Ciamis 23 September 1971, dan kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

Putra H. Idris ini, juga duduk sebagai Ketua Persatuan Ummat Islam (PUI) Kota Bandung, dan juga sebagai Ketua Bidang Humas Pengurus Wilayah Ikatan Da’i Indonesia Provinsi Jabar.

Suami dari Lina Marlina, MAg. (42) ini menjadi pimpinan Baznas Provinsi Jawa Barat, setelah melalui proses seleksi oleh tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membidangi masalah keagamaan, dan hasilnya, ia mendapatkan rekomendasi dari Baznas Pusat untuk masa bakti tahun 2014 – 2019.

Sebelum menjadi Ketua Baznas Provinsi Jawa Barat,  H. Arif Ramdani juga pernah menjadi dosen, serta sebagai komisaris sebuah Travel Umrah dan haji, dan juga sebagai konsultan pada perusahaan penerbit Al’Quran, maupun konsultan hukum Islam, di samping juga sering mengisi materi zakat di beberapa Lembaga Zakat.

Diakuinya, jabatan yang diemban saat ini ada kaitan dengan latar belakang pendidikannya, yakni hokum Islam dan ekonomi syariah.

Menurut H. Arif Ramdani, banyak program yang dilaksanakan Baznas Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Di antaranya adalah, program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, juga program pemberian sarana usaha dan pelatihan usaha, yang dilengkapi dengan pendampingan usaha oleh para pendamping yang terlatih.

“Dalam bidang pendidikan, kami juga memantau anak kalangan kurang mampu untuk biaya pendidikan, serta memberi beasiswa sampai perguruan tinggi bagi kalangan keluarga tidak mampu yang berprestasi,” tutur Arif, seraya menambahkan bahwa, pihaknya juga memberi bantuan alat tulis dan sarana pendidikan serta kesehatan.

Bagi masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS.  Juga ada bakti sosial, serta memberikan edukasi kesehatan, agama dan tempat pelatihan untuk juru dakwah, maupun memberikan bantuan kepada masyarakat muslim di daerah yang rawan pemurtadan.

“Kami juga memiliki tim Tanggap Bencana untuk membantu masyarakat Jawa Barat yang terdampak bencana, dan juga membantu perbaikan rumah yang tidak layak huni, serta beberapa program lain untuk meningkatkan taraf hidup kalangan dhu’afa,” ungkap Arif kepada BB.

Selama menjabat sebagai Ketua Baznas Provinsi Jawa Barat, dampak positif yang didapatnya adalah, merasa bahagia ketika melihat saudara kita yang kurang beruntung menjadi lebih baik keadaan hidupnya lewat bantuan yang diberikan, juga bisa memberikan doa yang positif dan keberkahan, selain bertambah relasi dan sahabat dalam memperjuangkan rukun Islam.

Ada pengalaman menarik yang dialami H. Arif selama ia menjadi Ketua Baznas Jabar yakni, ia pernah hampir kena pukul oleh orang yang minta bantuan, yang awalnya mengaku tidak punya ongkos pulang. Namun ketika diminta identitasnya, orang itu malah mengamuk dan mau memukul. Suara orang itu keras membentak-bentak.

Ayah dari Ahmad Syakir Arif, Saepul Islam Arif, Muhamad Syahrul Mubarok, Azmi Shabiran Taqiya dan Hasna Nabilah Arif ini, selama menjadi Ketua Baznas juga berhasil meraih prestasi untuk Baznas Jawa Barat.

Di antaranya adalah, Zakat Award dari Baznas Pusat, penghargaan sebagai Pelaksana Program Zakat Community Development Terbaik tingkat nasional tahun 2015, juga masuk dalam Rekor Muri 2015, ketika H. Arif melakukan inovasi dalam sosialisasi zakat, dengan cara membagikan kalender secara serentak di sejumlah lokasi terbanyak.

Selain itu, Baznas Jabar juga meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk Audit Penggunaan Dana Hibah APBD tahun 2015, serta Galamedia Award 2017 sebagai “Pelopor Kebangkitaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat di Jawa Barat”, meraih penghargaan dari Gubernur Jabar untuk kategori kontribusi terbaik terhadap penyandang disabilitas, dalam rangka Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2017.

Jauh sejak sebelum menjadi Ketua Baznas Jabar, H. Arif Ramdani memang tidak pernah terjun di dunia politik praktis. Ia lebih banyak aktif di dunia akademisi, kegiatan sosial maupun ormas Islam.

“Secara pribadi, saya akan mendukung politisi yang bersih, lurus, ta’at beragama, mendukung setiap kebijakan yang menguatkan pelaksanaan ajaran Islam, seperti pelaksanaan kewajiban berzakat dan pro-rakyat, tidak berkhianat dan siap berkorban untuk kepentingan umat maupun rakyat banyak,” ujar Arif yang memang tidak punya keinginan untuk terjun ke dunia politik.

Selama mengurus Baznas Jawa Barat, H. Arif Ramdani juga menghadapi beberapa kendala seperti, masalah SDM yang mumpuni, terbatasnya dana operasional, sarana prasarana, serta dukungan media dalam membangun kepercayaan dari masyarakat.

Pihaknya kemudian mencoba mengatasi berbagai kendala ini melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan seperti, menyelenggarakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan skill SDM dalam pengelolaan zakat.  Dalam waktu dekat, H. Arif akan melakukan sertifikasi Amil zakat, agar para Amil memiliki standar dalam pengelolaan zakat.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa, dalam mengelola zakat, di antaranya hak untuk biaya operasional, sosialisasi / iklan serta gaji pegawai, tidak boleh lebih dari 12,5% dari seluruh dana zakat yang terkumpul.

 Oleh karena itulah, diperlukan efisiensi serta dukungan dana APBD, sebagaimana diamanatkan dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan PP nomor 14 tahun 2014 bahwa, operasional Baznas Provinsi dan hak keuangan pimpinan dibiayai dari APBD, supaya tidak menguras hak fakir miskin yang berhak mendapat bantuan dari dana zakat.

Pada dasarnya, tujuan didirikannya Baznas adalah, untuk membantu program-program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, serta mewujudkan stabilitas ekonomi untuk mengendalikan kesenjangan, dengan menguatkan koordinasi di antara lembaga terkait

Sisi lainnya yang perlu dibenahi adalah, tentang sinergi antar lembaga zakat dalam pendayagunaan zakat, supaya tidak terjadi tumpang tindih, yang mana satu wilayah didatangi dan dibantu oleh beberapa Lembaga Zakat sehingga menumpuk di satu titik, sementara ada wilayah miskin lainnya yang tidak tersentuh.

Begitu juga dengan masalah sarana prasarana untuk menjangkau masyarakat miskin yang berada di daerah terpencil, dan itu memerlukan sarana transportasi serta perlengkapan yang memadai, sehingga membutuhkan biaya mahal.

Untuk mendapatkan SDM yang terdidik dan terlatih juga masih menjadi salah satu kendala, karena untuk bisa mempunyai SDM yang profesional, berpengalaman serta memiliki skill yang tinggi, diperlukan biaya tinggi untuk menggaji mereka, jangan sampai dibawah UMR.

Biasanya, SDM yang sudah terlatih akan tergiur untuk pindah kerja ketempat lain dengan gaji yang lebih tinggi. Akibatnya, jika terjadi gonta ganti SDM, hal ini malah menjadi hambatan dalam mewujudkan kinerja yang maksimal dan professional.

“Ini terjadi pada lembaga kami. Oleh karena itu, saat ini kami sedang menyiapkan peraturan Lembaga, untuk melindungi para pegawai, dengan menjamin hak dan kewajiban mereka, serta memperhatikan kesejahteraannya termasuk keluarganya,” ucap Arif.

Para Amil zakat juga harus diperlakukan layaknya para pegawai di lembaga-lembaga keuangan yang profit. Jangan sampai ada anggapan bahwa, kalau mengurus orang miskin itu harus miskin dan menderita.

“Tanggungjawab dan amanah para Amil zakat sangat berat, karena menyangkut urusan dunia dan akhirat,” demikian H. Arif menegaskan.

Baznas Jabar sejauh ini juga belum memiliki kantor yang representatif, dan masih meminjam ruangan di Pusda’i Jabar. Ruangannya kurang memadai untuk melayani para muzakki dan mustahik se-Jawa Barat, termasuk untuk menyimpan logistik.

Baznas berharap bisa memiliki kantor yang lebih representatif, sehingga bisa mengelola zakat secara profesional, dan melayani para mustahik serta muzakki dengan baik.

”Kami sudah  mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk gedung yang belum termanfaatkan agar dapat dijadikan sebagai kantor Baznas,” pungkas H. Arif Ramdani kepada BB.      (E-018)***