Pembebasan Daerah Banjr Cekungan Bandung Butuh Biaya Rp 647 Miliar

14

BISNIS BANDUNG – Dikemukakan  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, untuk mengatasi banjir yang kerap melanda cekungan Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum mempercepat pembangunan enam proyek sepanjang Sungai Citarum.

Dikemukakan Iwa Karniwa , banjir yang juga  kerap melanda Jalan Raya Rancaekek, BBWS Citarum tengah mengerjakan tiga proyek sungai, yakni Sungai Cikeruh hilir, Sungai Cikijing, dan Sungai Cimande.

“Untuk peningkatan kapasitas Cimande sudah 16,80 %,  Sungai Cikijing 7,18 %, dan sedang dilakukan adalah peningkatan Sungai Cikeruhhilir. Irigasi pun sudah mulai dikeruk,” kata Iwa kepada wartawan seusai rapat koordinasi di Gedung Sate, Senin (21/5).

Proyek keempat yang tengah dikerjakan adalah peningkatan kapasitas Upper Sungai Citarum di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Proyek ini masih dalam tahap pembebasan lahan atau masih nol persen ,sehingga harus dilakukan akselerasi.

Proyek kelima, lanjut Iwa adalah pembangunan flood way Sungai Cisangkuy di Kabupaten Bandung. Paket 1 sudah dikerjakan 17,36 %, dan pengerjaan flood way Sungai Cisangkuy paket 2 sudah mencapai 19,28 %. Flood way ini akan mengurangi banjir di kawasan Pameungpeuk, Dayeuhkolot, dan Baleendah di Kabupaten Bandung.

Pengerjaan yang signifikan, disebutkan  Iwa  adalah pembangunan proyek keenam, Danau Retensi Cieunteung di Baleendah. Proses pembangunannya sudah 67,72 %. Danau retensi ini dibangun untuk menyelesaikan masalah banjir tahunan di Baleendah.

“Kalau hanya pembanguan Cieunteung yang luasnya hanya sekitar 8 hektare, tidak akan cukup untuk mengatasi banjir. Berdasar  arahan menteri agar  membangun terowongan di sekitar Curug Jompong,” katanya.

Semua persyaratan pembangunan terowongan air atau tunnel di Curug Jompong, menurutnya, semua persyaratannya sudah terpenuhi, termasuk amdal atau analisis dampak lingkungan. Kini pembangunannya sudah mencapai  5,74 %.

“Kami akan memberikan surat dukungan kepada menteri untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di Cekungan Bandung ini yang membutuhkan dana Rp  647 miliar,” katanya.

Dikemukakan Iwa , dari angka kebtuhan dana tersebut, sudah tersedia Rp 400 miliar. Sedangkan pada 2018, akan dianggarkan Rp 150 miliar. Penganggaran ini harus segera dilakukan mengingat pembangunan Upper Citarum masih nol  persen akibat terkendala pembebasan lahan.

Dalam kesempatan tersebut, dibicarakan juga banjir yang kerap melanda kawasan Melong di Kota Cimahi.

Iwa mengatakan Kota Cimahi sudah menganggarkan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir tersebut, tinggal dirapatkan kembali bersama Pemerintah Kabupaten Bandung.

Lebih Terkoordinasi

Sementara itu  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dr.Ir.Anang Sudarna mengatakan, saat ini proses revitalisasi Sungai Citarum memasuki tahapan yang lebih terkoordinasi dengan dituangkan dalam bentuk Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Menurut Anang Sudarna, dengan merujuk pada Perpres tersebut, kita bisa mengetahui beberapa program kegiatan prioritas untuk pemulihan sungai Citarum.

“Fakta memang, Citarum merupakan sungai terkotor, Dengan fakta tersebut mendorong semua level pemerintahan untuk turun tangan dan mengatasi permasalahan yang ada, berbagai rencana strategis telah dituangkan dalam kebijakan.

Tapi upaya perbaikan kualitas sungai Citarum dibandingkan dengan  kerusakan dan pencemarannya masih tidak sebanding, sehingga perlu satu komando dalam bentuk Peraturan Presiden yang menugaskan setingkat satgas untuk dapat mengelaborasi berbagai rencana dan kebijakan agar bersinergi . Dalam hal ini Gubernur menjadi Ketua Satgasnya.

ICWRMIP, Citarum Bergetar, Citarum Bestari sampai dengan Citarum Harum Bestari merupakan berbagai upaya level pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyelesaikan permasalahan Citarum, namum dirasakan masih belum optimal dalam penyelesaian tanpa melibatkan masyarakat.

“Indikator keberhasilan ,manakala masyarakat dan pelaku usaha bersama-sama merasa penting mengelola kualitas lingkungan secara signifikan,”ujar Anang. (B-003/E-018) ***