Garis Star Reformasi

10

Tiga agenda Reformasi

                                yang masih jadi tantangan  hingga

                    hari ini, yakni korupsi, kesenjangan,

                    dan rendahnya indeks pembangunan

                    manusia Indonesia

                                                               Moeldoko

 

TANGGAL 21 Mei  1998 merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Saat itu Presiden Soeharto yang memegang kekuasaan selama 32 tahun, menyatakan diri mundur sebagai Prersiden RI.

Ia  menyerahkan jabatannya itu kepada Wakil Prrsifen BJ Habibie.  Peristiwa dramatis itu membuka jalan baru bagi arah pemerintahan dari Eta Orde Baru ke Era Reformasi .

Tanggal 21 Mei itulah yang dijadikan garis star reformasi dan Indonesia mulai menapak pada trek demokrasi yang sesungguhnya.

Tanpa kita sadari, Era Reformasi  yang digaungkan para mahasiswa dan politisi yang bersebrangan dengan Orba itu sudah berusia 20 tahun.

Perjalanan selama dua dekade ini, ternyata terasa tidak terlalu elok. Sejak Soeharto lengser, Indonesia telah mengalami lima kali pergantian presiden.

Baru SBY yang dapat menduduki kursi presiden dua periode. Sebelumnya pergantian presiden selalu diawali dengan suasana ingar-bingar. Demokrasi sebagai tujuan utama reformasi seolah-olah baru sampai pada ciri khasnya yakni demonstrasi yang mengarah ke situasi kheos.

Agenda reformasi yang digaungkan saat itu ialah pemberantasan KKN, penuntasan pelanggaran HAM, dan hapus militerisme.

Apakah trituntutan reformasi itu semuanya terwujud? Kita harus yakin, pada dasarnya tujuan reformasi itu telah terealisasi. Kehidupan bernegara bangsa Indonesia berada pada jalur yang tepat yakni negara demokrasi.

Namun, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, masih terjadi berbagai kasus  korupsi yang dilakukan kalangan birokrasi pemerintahan. Indeks Pembanguna Manusia (IPM) masih rendah. Kesenjangan sosial masih sangat lebar. Tiga masalah itu merupakan tanangan reformasi yang belum terjawab.

Pemberantasan korupsi sebagai tuntutan utama dan pertama reformasi, tidak serta merta terlaksana meskipun terjadi beberapa kali  pergantian sistem dan pejabat pemegang kekuasaan.

Intensitas korupsi justru semakin menjadi-jadi. Para politisi sebagai simbol manusia reformis, justru paling banyak yang menjadi pelaku korupsi. Bukan hanya kalangan eksekutif yang melakukan penyelewengan itu, para anggota legislatif baik anggota DPR, DPRD, dan DPD, menjadi bagian jaringan mega korupsi.

Begitu pula para penagak hukum di yudikatif. Banyak jaksa dan hakim yang terpaksa harus memeriksa/mengadili atasan, rekan sejawat, atau anak buah yang terjerat hukum karena korupsi.

Dalam bidang keamanan rakyat belum merasa aman, nyaman, dan tentram. Pristiwa lriminal dan terorisme masih menjadi ancaman dan menimbulkan korban yang tidak sedikit.

Bidang ekonomi, secara eksplisit tidak masuk dalam daftar tuntutan reformasi. Padahal, justru sektor ekonomi masa ini, menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya pemerintahan. Pemerintah berupaya keras meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi.

Tampaknya kita, khususnya kaum politisi, harus menengok lagi ke garis star reformasi. Bisa jadi dari garis star kita dapat melihat secara jelas ke mana arah perlombaan kita. Apakah garis finis kita itu berlabel demokrasi atau justru demokrasi adalah trek sebagai pijakan kita? Kita harus sepakat, finis kita adalah kesejahteraan rakyat. ***