Tenaga Kerja Asing OLEH: YAYAT HENDAYANA

18

SEJAK pemerintahan Presiden Jokowi, frekuensi kerjasama RI dengan RRC terasa kian meninggi. Barang-barang produksi China banyak kita temui belakangan ini di pusat-pusat perbelanjaan.

Motor China sudah lama sekali merajai jalanan kita. Kini, China mulai mempromosikan dan menjual mobil produksinya yang berharga lebih murah dibandingkan dengan mobil-mobil produksi negara-negara lainnya, baik Jepang, Korea maupun negara-negara Eropa.

Melimpahnya barang-barang buatan China tentu disebabkan oleh perjanjian kerjasama ekspor-impor antara kedua negara. Kita bisa menduga, kegiatan impor kita dibanding dengan skspor produk kita ke negeri China sangatlah tidak sebanding.

Kedudukan kita sebagai negara konsumen masih tetap belum beranjak. Masih perlu waktu sekian lama lagi untuk menjadikan negara kita sebagai negara produsen.

Di bidang investasi pun China lebih menonjol dibanding berbagai negara lainnya. Indonesia lebih memilih pengusaha China untuk berinvestasi di negara kita ketimbang negara lainnya.

Pemerintahan Jokowi yang sedang menggenjot pembangunan infra struktur, seolah menemukan partner yang seimbang dengan investor China. Jika investor negara lain menuntut penyisihan modal dari APBN sebelum mereka menanamkan uangnya dalam pembangunan infra struktur di tanah air kita, pengusaha China tidak.

Investor China, mengajukan kondisi yang jauh berbeda dengan investor negara lainnya. Mereka bersedia memodali seluruh pembangunan sebuah proyek dengan uangnya sendiri, tanpa mengganggu APBN. Tentu saja hal itu menguntungkan.

Namun selalu ada syarat dari pengusaha China dalam kegiatannya berinvestasi di negeri kita. Syaratnya ialah, seluruh tenaga kerja untuk pembangunan proyek yang didanainya harus tenaga kerja yang mereka bawa sendiri. Artinya, tenaga kerja yang berasal dari China.

Pemerintah kita setuju dengan persyaratan itu, namun tenaga kerja yang dibawa oleh pengusaha haruslah tingkat manajerial dan bukan tenaga kasar. Itulah sbabnya mengapa negara kita dibanjiri oleh tenaga kerja asing khususnya China.

Negara kita bukan haanya dibanjiri oleh tenaga kerja tingkat manajerial sebagaimana dipersyaratkan, melainkan juga tenaga-tenaga kasar, tenaga-tenaga kerja yang tidak memerlukan keahlian khusus.

Keadaan itulah yang diprotes oleh pimpinan serikat buruh kita, yang juga dipolitisasi oleh elit-elit partai oposisi.

Membanjirnya tenaga kerja sing yang tidak berketrampilan, yang datangnya ke tanah air kita hanya untuk menjadi buruh kasar, menyebabkan tenaga kerja kita yang juga tidak berketrampilan khusus hanya menjadi penonton dari berbagai pembangunan proyek. Tuduhannya, lagi-lagi dialamatkan kepada tenaga kerja asing yang berasal dari China.

Padahal tenaga kerja asing yang ada di Indonesia berasal dari berbagai negara lain selain China, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh.

Namun tenaga kerja asing yang paling menonjol adalah tenaga kerja yang berasal dari China karena merebut pekerjaan yang nyata-nya masih bisa dilakukan oleh tenaga kerja kita.

Telah banyak korban tenaga kerja kita yang diphk, yang tugas kerjanya digantikan oleh tenaga kerja asing dari China.

Perkara tenaga kerja asing menjadi komoditi politik yang menarik. Ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tentang tenaga kerja asing menjadi bahan kritik pedas yang dilancarkan oleh pihak penentang pemerintah.

Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Jon, politisi partai Gerinda yang oposan, menjadi salah seorang pemegang inisiatif pembentukan Panitia Khusus di DPR yang bakal mengajukan angket tentang tenaga kerja asing itu.

Kebijakan lama menetapkan bahwa tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia  haruslah menguasai Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian, setiap pengusaha yang merekrut seorang tenaga kerja asing wajib untuk merekrut sepuluh orang tenaga kerja domesik.

Kebijakan tentang keharusan menguasai bahasa Indonesia sebelum bekerja di Indonesia  dihapuskan oleh pemerintah sendiri.

Penghapusan itu diduga dilakukan atas desakan investor China yang ingin memperoleh kemudahan dalam merekrut tenaga yang berasal dari negerinya.

Kebijakan kedua yang mengharuskan pengusaha merekrut sepuluh orang tenaga domestik setiap merekrut seorang tenaga kerja asing, banyak dilanggar oleh para pengusaha itu. Belum lagi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

Mengapa para pengusaha lebih suka menggunakan tenaga kerja asing ketimbang tenaga kerja domestik? Konon kabarnya lantaran pekerja domestik sering malas-malasan, kurang ulet, dan terlalu banyak tuntutan. Apa iya?***

Yayat Hendayana adalah dosen

pada program sarjana dan pascasarjana Unpas.